*Paripurna ke-LXIII, Penyampaian LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2022
Rapat Paripurna ke LXIII (63) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022., berlangsung lancar. Rapat Paripurna dipimpin ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj R. A. Anita Noeringhati, SH., MH dan Hj. Kartika Sandra Desi, SH., MM serta H. Muchendi Mahzareki, SE. LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dibacakan langsung Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru., Deru, menjelaskan rapat Paripurna merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Disampaikan, tahun 2022 merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023. “Alhamdulillah syukur, sudah banyak prestasi dan keberhasilan pembangunan yang kita capai sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, kita telah mendapatkan 165 penghargaan,” ujar Gubernur. BACA JUGA : 7 Kepala Daerah Berakhir Serentak Dilihat pada tahun 2022, maka terdapat 43 (empat puluh tiga) penghargaan yang diterima Gubernur dan Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, ada pula penghargaan Bidang Administrasi dan Umum serta untuk Tim Penggerak PKK. “Meski demikian, kami juga menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi pencapaiannya,” kata dia.“Kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Ketua, wakil-wakil Ketua, dan para anggota dewan yang terhormat, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota serta semua pihak, baik perorangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, maupun kelompok atau perwakilan dari elemen masyarakat Sumatera Selatan dan partai politik, atas dukungan penuh dan kerjasama yang sangat baik untuk membangun Sumatera Selatan sesuai Visi kita “Sumsel Maju untuk Semua”, kata Gubernur.Lebih lanjut Gubernur, menyampaikan, dalam pidatonya akan disampaikan dalam (2) dua bagian. Bagian Pertama adalah prioritas pembangunan tahun 2022 dan capaian kinerja pembangunan serta bagian kedua tentang realisasi pengelolaan keuangan daerah. Prioritas pembangunan selama 5 tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Dimana terdapat 16 sasaran yang setiap tahun dikejar dengan beberapa prioritas pembangunan. Sedangkan prioritas Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2022, adalah percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting. pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM dan pariwisata. Ketiga pengembangan kualitas sumber daya manusia madani dan berprestasi. Keempat adalah Pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana. Dan terakhir yakni optimalisasi reformasi dan birokrasi dan stabilitas keamanan. Sedangkan terkait keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada APBD 2022, Adapun capaian indikator makro pembangunan tahun 2022, pertama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar 5,23 persen, meningkat sebesar 1,65 persen, poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,58 persen. “Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan melakukan banyak upaya perbaikan ekonomi kerakyatan menuju pemulihan ekonomi dampak Covid-19. capaian pertumbuhan ekonomi sumatera selatan tahun 2022 adalah nomor 1 (satu) tertinggi di pulau Sumatera. Dengan Rasio Sumatera Selatan pada bulan September tahun 2022 sebesar 0,330, masih lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 0,384. Juga tingkat inflasi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar 5,94 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,82 persen. Peningkatan ini juga terjadi secara Nasional yang meningkat menjadi 5,51 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,87 persen dan menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan harga bahan pokok di Sumatera Selatan dan secara Nasional. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hampir di semua wilayah Indonesia. Meski demikian, Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 0,35 persen, poin dari 4,98 persen pada tahun 2021 menjadi 4,63 persen pada tahun 2022. Angka TPT Sumatera Selatan Tahun 2022 jauh lebih baik dibandingkan Nasional, meskipun penurunan angka TPT Nasional cukup signifikan sebesar 0,63 persen, poin dari 6,49 persen pada tahun 2021 menjadi 5,86 persen pada tahun 2022. Kelima, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar 70,90 poin berada pada kategori tinggi. Angka ini meningkat sebesar 0,66 poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 70,24 poin. Capaian angka IPM telah termasuk kategori tinggi meski masih lebih rendah dibanding Nasional yang meningkat 0,62 poin dari 72,29 poin pada tahun 2021 menjadi 72,91 poin pada tahun 2022. Selanjutnya tingkat kemiskinan Sumatera Selatan setiap tahunnya menurun. Data per September 2021 sebesar 12,84 persen menurun sangat signifikan sebesar 0,94 persen, poin menjadi 11,95 persen pada September 2022. Penurunan ini merupakan laju penurunan terbesar selama 20 tahun terakhir, hampir 1 digit. Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menurunkan kemiskinan mulai membuahkan hasil. Laju penurunan kemiskinan Sumatera Selatan tahun 2022 lebih tinggi daripada Nasional yang menurun sebesar 0,60 persen, poin dari 10,14 persen pada September 2021 menjadi sebesar 9,54 persen pada September 2022. Sedangkan capaian kinerja berdasarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2022, yakni pertama percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting. Selanjutnya pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatkan produktifitas pertanian, investasi, industry, perdagangan, UMKM dan pariwisata. Pengembangan kualitas sumber daya manusia madani dan berprestasi. Selanjutnya, pemerataan pembangunan melalui peningkatan insfrastruktur dasar dan konetivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana. Juga dilakukan optimalisasi reformasi dan birokrasi dan stabilitas keamanan. Juga disampaikan berdasarkan yang belum diaudit BPK per februari 2022, pendapatan daerah provinsi Sumsel sebesar Rp 10.634.451.400.140.00 (Sepuluh triliun enam ratus tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh rupiah)., atau sebesar 96,25 persen. Pendapatan didapat dari realisasi PAD senilai, Rp 5.385.438.862.341.00. terealisasi senilai Rp 4.931. 014.199.344.74, atau sebesar 91,56 persen. Dari sisi pendapatan transfer sebesar Rp 5.209. 919.693378.00. terealisasi senilai Rp 5.288.928.528.005.00., atau sebesar 101.52 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Rp 39.092.844.412.00., terealisasi senilai Rp 15.907. 105.929.00., atau sebesar 40,69 persen. Berikutnya sisa belanja daerah target Rp 10.426.397.636.784.00., dan terealisasi sebesar Rp 9.663.635.876.750.69., atau sebesar 92.68 persen. Dimana terdiri atas belanja operasi dengan target, Rp 4.917.131.819.100.00., dengan realisasi Rp 4.499.276.793.174.07., atau sebesar 91,50 persen. Untuk belanja modal sebesar Rp 1.631.148.929.750.00., terealisasi Rp 1.536.370.414.095.28., atau sebesar 94,19 persen. Belanja tidak terduga, target Rp 20.023.352.300.00., terealisasi Rp 19.613.954.801.00., atau sebesar 97,96 persen. Belanja transfer Rp3.858.093.535.599.00., terealisasi sebesar Rp 3.806.374.714.680.34., atau sebesar 93,53 persen. Surplus atau deficit sebesar minus Rp 208.053763.356.00., terealisasi Rp 572.213.956.528.05., atau sebesar 275,03 persen. Sedangkan sisa pembiayaan daerah, maka pembiayaan daerah terealisasi Rp 151.946.236.644.00., terealisasi sebesar Rp 151.894.033.565.14. Sementara pengeluaran biaya anggaran daerah Rp 360.000.000.000.00., terealisasi sebesar Rp 202.357.225.474.00., atau sebesar 56,21 persen. Terdapat sisa lebih pembiayaan anggan (SILPA) tahun anggaran 2022 sebear Rp 521.750.764.619.19. selain sumberdana APBD Sumsel pembangunan di Sumsel juga dilaksanakan bersumber pada APBN dekon dan tugas perbantuan. Adapun tugas perbantuan provinsi Sumsel tahun 2022, sebesar Rp 147.451.953.000.00., sedangkan tugas perbantuan kabupaten dan kota sebesar Rp 20.962.464.000.00., Secara umum menurut Gubernur, tidak ada permasalahan berarti hanya adanya revisi anggaran dan pergantian pejabat pengelola kegiatan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan tugas perbantuan. Sementara itu, dalam sidang kemarin juga dibacakan pembentukan pansus terhadap LKJP Gubernur tahun 2022. Sementara itu, pimpinan DPRD Sumsel Hj R.A. Anita Noeringhati. SH. MH., mempersilahkan pansus untuk melaksanakan pembahasan dan penelitian LKPJ tahun anggaran 2022, mulai 27 Maret 2023 hingga 6 April 2023. (Adv/iol/087).
Kategori :