PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Banyaknya aset berupa bangunan bersejarah di Kota Palembang yang terendam punah. Ini diakibatkan oleh minimnya perhatian pemerintah daerah ini terhadap keberadaan heritage atau warisan budaya.
Hal ini disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri), Raden Muhammad Ikhsan,SH,MH dihadapan para wakil rakyat DPRD Sumsel yang melakukan kunjungan kerja reses di kampus FH Unsri Bukit Besar Palembang, Senin (2/12/2024) siang.
Ikhsan mencontohkan salah satu bangunan bersejarah yang nyaris punah adalah rumah singgah yang di saat masa pergerakan kemerdekaan pernah menjadi tempat tinggal sementara Presiden Pertama Republik Indonesia (RI) Ir Soekarno dan keluarga.
Rumah yang sebelumnya difungsikan sebagai bangunan SMA Veteran Palembang ink berada di Jl Merdeka persis di samping Gedung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sumsel.
BACA JUGA:Reses Tahap 1 DPRD Sumsel di SMAN 5 Palembang: Dorong Pendidikan Berbasis Nilai Keagamaan
BACA JUGA:DPRD Sumsel Finalisasi Seleksi Komisi Informasi: Transparansi Publik Jadi Prioritas
"Rumah itu merupakan persinggahan Presiden Soekarno saat dijemput Gubernur Dr AK Gani dari pengasingannya di Padang," sebut Ikhsan.
Menurut Ikhsan yang juga dikenal sebagai seorang pemerhati sejarah ini, berdasarkan pengakuan Ibu Sri Suroso sebelumya rumah tersebut ada di Jalan TP Rustam Efendi Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT)-1.
"Sudah beberapa kali saya sampaikan agar rumah ini disematkan karena terancam roboh. Akibat tak adanya perhatian pemerintah, baik Pemkot Palembang maupun Pemprov Sumsel tapi tidak ada yang peduli. Ini kesempatan saya sampaikan kalau sudah disampaikan artinya lepas tanggungjawab saya," tegas Ikhsan yang menyebut di beberapa daerah seperti di Bengkulu, Ende Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Padang Sumatera Barat (Sumbar) cagar budaya ini begitu mendapatkan perhatian pemerintah setempat.
Selain masalah penyelamatan cagar budaya, reses kali juga diwarnai dengan pertanyaan seputar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di FH UNSRI yang mencapai hingga Rp7,8 juta.
BACA JUGA:Penghasilan DPRD Sumsel Rp 52 Juta per Bulan
Selain itu, ketiadaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta permasalahan kerusakan ruas jalan yang ada di Kecamatan Gandus yang sampai kini tak juga dapat dipecahkan.
Menanggapi keluhan terkait keberadaan cagar budaya yang tak mendapatkan perhatian pemerintah ini, Koordinator Reses DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1, Chairul S Matdiah menjawab secara diplomatis.
Dia menyebut masalah kebudayaan dan cagar budaya harus mendapatkan perhatian dan skala prioritas utama.