Dampak positif pertama adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu keimigrasian. Melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh petugas imigrasi, warga desa menjadi lebih memahami pentingnya penggunaan dokumen perjalanan yang sah dan risiko yang terkait dengan praktik migrasi ilegal. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan paspor dan mengurangi jumlah pekerja migran non-prosedural yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi.
Dampak kedua adalah peningkatan pelayanan keimigrasian kemasyarakat. Program desa binaan imigrasi merupakan salah satu cara Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendekatkan layanan imigrasi kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil atau pedesaan, serta untuk memastikan bahwa masyarakat di desa-desa tersebut memahami hak dan kewajiban mereka terkait keimigrasian. Dengan adanya desa binaan, masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan dapat lebih mudah mengakses layanan imigrasi seperti pembuatan paspor,
Izin tinggal serta pelayanan keimigrasian lainnya.
Dampak ketiga adalah pencegahan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPM (Tidak Pidana Penyelundupan Manusia). Program desa binaan juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah TPPO dan TPPM. Dengan adanya informasi yang tepat dan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya praktik-praktik illegal ini, masyarakat dapat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang mencurigakan.
Misalnya, di Desa Tobadak, pembentukan desa binaan imigrasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan TPPO dan TPPM, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Dampak keempat adalah kolaborasi antar instansi terkait. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terjalinnya kolaborasi yang lebih baik antara Kantor Imigrasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah.
Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dan sosialisasi yang melibatkan aparat penegak hukum, Dinas Tenaga Kerja, serta tokoh masyarakat menciptakan sinergi dalam menangani isu-isu keimigrasian. Hal ini membantu memperkuat jaringan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal, sehingga potensi permasalahan terkait keberadaan orang asing dapat diminimalisir.
Dampak kelima adalah manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat dengan adanya remittance dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu sumber devisa yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.
Pengiriman uang ini tidak hanya membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi local melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Selain memiliki dampak ekonomi ke masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memperoleh peningkatan PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi dari pemberian paspor. (*)
Program Doktor Ilmu Pemerintahan Ipdn