Muratara, SUMATERAEKSPRES.ID – Sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh belasan mahasiswa di depan kantor Pemda Muratara, Selasa (26/11), berujung pada pembubaran paksa oleh pihak kepolisian.
Demonstrasi tersebut digelar oleh Aliansi Himpunan Mahasiswa Muratara (AHMM) yang menuntut penuntasan beberapa permasalahan publik, termasuk dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR), transparansi seleksi PPPK 2023, serta penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hulu Sungai Tiku dan Sungai Rawas.
BACA JUGA:Pilkada, Mal Buka Lebih Siang
BACA JUGA:PTPN I Regional 7 Raih SNI Award 2024
Namun, aksi yang dilakukan saat masa tenang Pilkada 2024 ini mendapat respons keras dari aparat kepolisian.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan setelah beberapa orasi disampaikan, Kapolres Muratara, AKBP Koko, memberikan arahan agar demonstrasi dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan.
Namun, sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi mulai memprovokasi dan membentak Kapolres serta anggota kepolisian yang tengah mengamankan lokasi.
Tindak lanjut dari ketegangan tersebut, pihak kepolisian langsung membubarkan paksa aksi tersebut.
Sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Muratara untuk dimintai keterangan.
BACA JUGA:Kepala BNN Prabumulih Ajak Masyarakat Jauhi Narkoba
BACA JUGA:Tambahkan Pembangkit Listrik dari EBT
Keputusan pembubaran tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mendukung penertiban yang dilakukan oleh kepolisian, sementara pihak lainnya mengecam pembubaran paksa yang dinilai tidak sesuai dengan kebebasan berpendapat, terutama di masa tenang Pilkada.
Kasat Reskrim Polres Muratara, AKP Sopyan Hadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya hanya mengamankan dan memintai keterangan dari para pendemo.
"Cuma diamankan saja dan dimintai keterangan di polres," ujar Sopyan singkat.
BACA JUGA:Desain Premium, Mesin Kuat, Interior Mewah, Hyundai New TUCSON Hybrid