PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Masih banyaknya mobil mewah di Palembang yang bukan peruntukannya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, ditanggapi Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Muhammad Husni Thamrin MSi. Selain peraturan, menurutnya pengawasan juga penting.
“Namun memang dari sisi kebijakan, secara legal formal belum ada peraturan yang melarang kedua jenis kendaraan tersebut (SUV dan MPV) untuk ikut menikmati solar bersubsidi,” katanya, kepada Sumatera Ekspres.
Katanya, pemerintah memang sempat mewacanakan akan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM yang akan membatasi kendaraan yang berhak untuk menikmati subsidi BBM. Di antaranya, bagi kendaraan low cost green car (LCGC) yang diperbolehkan mendapatkan BBM subsidi.
“Di antaranya mobil LCGC dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 cc (solar) dan 1.400 cc (pertalite), dan harga kendaraannya di bawah Rp200 juta. Bahkan sempat dihembuskan di media peraturan ini, akan turun per 1 Oktober 2024," jelas Husni Thamrin.
Yang jelas hingga saat ini, lanjut dia, peraturan yang sempat digaungkan tersebut belum kunjung terbit. “Namun memang dari segi kepatutan, sudah selayaknya kedua jenis kendaraan tersebut (SUV dan MPV) yang merepresentasikan bukan kendaraan murah, tidak ikut menikmati BBM bersubsidi,” tegasnya.
BACA JUGA:BBM Non-Subsidi Naik, Hanya Pertamax Tetap
BACA JUGA:Api Rokok Picu Ledakan, Ayah Selamat, Anak Tewas, TKP di Gudang BBM Wilayah Muara Enim
Sebab dari sisi kebijakan, jika dilihat dari sisi maksud atau policy intent, efektivitas pembatasan BBM bersubsidi, terutama dilihat apakah si penerima subsidi mereka yang berhak atau bukan.
“Siapa yang berhak? Jelas mereka yang secara ekonomi dan keuangan tidak terlalu beruntung. Sehingga jika tidak diberi insentif berupa subsidi BBM atau dalam bentuk BBM bersubsidi, mereka tidak akan mampu bersaing dan mempertahankan kelayakan hidupnya," imbuhnya.
Sementara bagi pemilik kendaraan merek Fortuner, Innova Reborn, Pajero, atau kendaraan mahal lainnya, jelas bukan termasuk kategori mereka yang berjuang mempertahakan kelayakan hidupnya.
“Sederhananya, tetap sesuai dengan peta jalan yang telah dikontruksikan oleh pemerintah, dan konsisten mengusahakan agar subsidi BBM ini bisa efektif dan tepat sasaran,” ujar Husni Thamri.
BACA JUGA:Jaga Kuota Subsidi BBM dengan ‘Membumikan’ Subsidi Tepat
BACA JUGA:Konversi Motor BBM ke Listrik, Upaya Kurangi Emisi Karbon
Dengan kata lain, tidak lain adalah jangan bermain-main dengan kebijakan. Seperti tarik ulur selama ini, karena akan mengganggu kepercayaan masyarakat. Di samping itu, intensifikasi pengawasan harus makin ditingkatkan.
“Sebab ketidakefektifan penyaluran subsidi BBM, akan mengakibatkan kebijakan ini sia-sia. Subsidi APBN membengkak, namun tidak efektif dalam distribusi kemakmuran masyarakat," tandasnya.