“Tapi khusus angkutan logistic, sebaiknya tetap seperti yang sudah berjalan saat ini,” kata Sekretaris Aptrindo Sumsel, Budi Susanto SE, kemarin. Apalagi, dampak dari inflasi nantinya akan terjadi pada semua lini. Menurutnya, saat ini meski sudah jalan, tapi ekonimi masih tertatih-tatih."Banyak pengusaha truk tidak mampu bertahan dalam kondisi sekaang. Kami setuju pembatasan BBM tepat sasaran. Tapi jangan diberlakukan pada truk sebagai angkutan logistik yang menjadi urat nadi ekonomi Indonesia,” ujarnya. Para sopir sudah terbiasa dengan penggunaan aplikasi.
“Seperti yang sekarang saja, operatornya dari pegawai SPBU. Tidak semua sppir truk punya Hp android, “ tambah Budi. Dengan pembatasan, ada kekhawatiran jika kehabisan BBM di tengah perjalanan. “Logikanya, kami dijatah sehari 200 liter, dari pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB. Jika habis, berarti harus menunggu pukul 00.01 WIB. Berarti sampai tengah malam,” imbuh dia.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Palembang, Gordon Butar-Butar mengatakan, kalau kebijakan ini memang jadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi antrean panjang di SPBU, pihaknya tidak mempermasalahkan itu. BACA JUGA : Dilimpahkan Penyidik, Dikembalikan Jaksa
“Tapi yang banyak konsumsi solar sekarang adalah truk. Tentunya akan menyulitkan dan menghabiskan waktu untuk isi solar. Sebaiknya dibedakan jalur mobil pribadi, truk dan tronton,” imbuhnya. Kemudian, Apindo juga menyoroti terjadinya kebocoran dalam distribusi BBM subsidi.“Mobil bawah BBM ‘kencing’ di jalan. Itu banyak dibekingin oknum aparat dan bahkan menjadi bisnis aparat. Seharusnya, mereka ini yang harus terus diawasi,” pungkasnya. Sebelumnya, Prof Alfitri MSi menilai, masih banyak penyaluran yang belum tepat.
“Kita berikan contoh, yang mengisi BBM subsidi, mobil fortuner serta Pajero. Ikut-ikutan antre di bio solar. Tidak ada yang melarang. Seharusnya ini yang diawasi ketat,” tegasnya. Sementara yang wajib mendapatkan BBM subsidi adalah adalah angkutan umum. Yang jadi transportasi masyarakat menengah ke bawah.“Harusnya Pertamina menata itu dengan optimal,” ungkapnya. Harus ada regulasi yang tepat. Harus ada kebijakan yang pas. “Bisa ikuti pola CC kendaraan. Seperti 2000 cc ke atas tidak subsidi,” ungkapnya. (yun/afi/mh)
Kategori :