JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID — Dalam upaya meningkatkan tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI mengenai pencegahan maladministrasi.
Acara ini berlangsung di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI, pada 17 Oktober.
Ombudsman Republik Indonesia memainkan peran vital sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik.
Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyelesaikan laporan serta aduan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi demi perbaikan layanan.
BACA JUGA:INFO LOKER: BUMN Bank BRI Buka Rekrutmen, Simak Posisi dan Syarat Pendaftarannya
BACA JUGA:BRI Bawa Kepuasan Bagi Warga Lubuklinggau
Anggota Ombudsman Sektor Perekonomian, Yeka Hendra Fatika, menyatakan, “Kami tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga berusaha membangun kolaborasi yang baik dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, guna memastikan penerapan prinsip-prinsip Good Governance berjalan efektif.”
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Andrijanto, menjelaskan bahwa saluran pengaduan nasabah kini telah beralih dari konvensional ke digital, melalui platform Sabrina dan BRImo.
BRI juga telah mengimplementasikan sistem pelacakan pengaduan, memungkinkan nasabah untuk memantau perkembangan penanganan aduan mereka.
“BRI berkomitmen untuk selalu memberikan solusi yang tepat demi membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,” tambah Andrijanto.
BACA JUGA:BRI Peduli Dukung UMKM dengan Pelatihan dan Sertifikasi Halal untuk Tingkatkan Daya Saing di Pasar
BACA JUGA:BRI: Solusi Permodalan UMKM dengan Kredit Usaha Rakyat, Mudahkan Pelaku Usaha Kembangkan Bisnisnya
Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI melaporkan pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66% dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan digital yang lebih efisien dan transparan.
Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dan memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.