SUMATERAEKSPRES.ID— Program bantuan senilai Rp 25 juta untuk setiap Kepala Keluarga (KK) yang diusulkan oleh Calon Bupati Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 02, Toha Tohet, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Pengamat Politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menyebutkan bahwa program tersebut sangat ambisius dan berpotensi besar mengakibatkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba.
“Dengan asumsi jumlah KK di Muba mencapai minimal 100 ribu, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program ini hampir mencapai Rp2,5 triliun. Ini jauh lebih besar daripada APBD Muba yang hanya Rp4,2 triliun. Ini jelas merupakan langkah yang ugal-ugalan dan tidak realistis,” terang Bagindo, pagi ini (2/11/2024).
Bagindo melanjutkan bahwa jika program ini diteruskan, Pemkab Muba akan mengalami defisit yang signifikan, yang pada gilirannya akan mengganggu pelaksanaan program-program strategis lainnya.
BACA JUGA:Debat Publik Pilkada Muba, Lucy Tawarkan Solusi Masalah Muba, Toha Janjikan Infrastruktur Mulus
“Ini menunjukkan bahwa kandidat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen anggaran dan cenderung menggunakan populisme untuk meraih kekuasaan,” tambahnya.
Dalam debat publik yang berlangsung pada Kamis malam, kualitas pendidikan dan pemahaman masing-masing kandidat terlihat jelas.
Bagindo menilai masyarakat dapat menilai sendiri, dan ia menyoroti bahwa salah satu pasangan calon tampak kurang memahami istilah dan persepsi yang berkaitan dengan demokrasi dan gender.
Momen krusial dalam debat tersebut terlihat ketika Toha Tohet tampak kesulitan menjawab beberapa pertanyaan, bahkan meminta wakilnya, Rohman, untuk menjelaskan mengenai infrastruktur jalan.
Namun, saat pertanyaan terkait peningkatan kualitas demokrasi lokal disampaikan oleh panelis Rudi Kurniawan, Toha menunjukkan kepercayaan diri dengan mengusulkan gagasan “kontrol publik” yang melibatkan kunjungan rutin ke rumah warga.
“Kami akan melakukan kontrol publik, dengan mengunjungi rumah-rumah warga setidaknya satu kali dalam sebulan,” jelas Toha.
BACA JUGA:Lucianty Unggul Tipis di Survei Pilkada Muba, HDCU Mendominasi Suara
BACA JUGA:Kajari Pantau Distribusi Logistik Pilkada Muba
Meskipun niatnya mungkin baik, rencana tersebut justru menuai kritik. Banyak yang beranggapan bahwa pendekatan ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.