MUBA, SUMATERAEKSPRES.ID - Komposisi kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengalami perubahan signifikan.
Salah satu perubahan mencolok adalah jumlah kementerian yang mencapai 46, melibatkan peleburan dan pemecahan beberapa kementerian yang sudah ada.
Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam pemerintahan mendatang.
Penyusunan kabinet Prabowo-Gibran telah mempertimbangkan kebutuhan pembangunan nasional yang lebih kompleks dan dinamis.
Salah satu kementerian yang akan dipecah adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
BACA JUGA:Revisi UU Kementerian: Koalisi dan Kebijakan di Era Prabowo-Gibran, Apa yang Berubah?
BACA JUGA:PROJO Lahat Apresiasi Pembangunan Jokowi, Berharap Kemajuan di Era Prabowo
Kementerian ini direncanakan untuk dibagi menjadi tiga kementerian baru: Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi.
Pemecahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memfokuskan setiap kementerian pada peran yang lebih spesifik, terutama dalam menghadapi tantangan global dan perubahan zaman yang semakin pesat.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga akan mengalami pemecahan menjadi tiga kementerian terpisah: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pembagian ini diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai masalah hukum, HAM, dan imigrasi yang semakin kompleks di Indonesia.
Restrukturisasi lainnya terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), yang akan dilebur menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi.
BACA JUGA:Jokowi & Prabowo Angkat Bicara Soal Isu Retaknya Hubungan: Apa Kata Masyarakat?
Peleburan ini dimaksudkan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab kementerian dalam mengatasi permasalahan pembangunan di daerah terpencil dan program transmigrasi.