PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Suasana depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin pagi (2/9) digeruduk ratusan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Driver Ojol (ADO) Sumatera Selatan. Aksi ini merupakan upaya mereka menuntut keadilan tarif dan kepastian hukum yang selama ini dirasakan kurang berpihak pada mereka.
Para peserta aksi terdiri dari driver roda dua maupun roda empat berkumpul dengan satu tujuan, menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dipimpin Ketua ADO Sumsel, Asrul Indawan, aksi ini berlangsung tertib namun tegas, dengan sorakan dan yel-yel mengiringi setiap orasi yang disampaikan.
Tuntutan pertama penolakan terhadap tarif di bawah regulasi. Menurut Asrul, pemerintah harus mengambil sikap tegas menolak praktik penetapan tarif yang merugikan para driver. "Kami meminta kepada pemerintah provinsi agar dapat menolak adanya tarif di bawah regulasi," tegas Asrul dalam orasinya, disambut gemuruh sorakan para driver.
Tuntutan kedua penyesuaian harga delivery untuk semua aplikasi ojol yang beroperasi di Sumatera Selatan. Para driver menolak keras praktik seperti "goceng", "slot", "shopee hub", dan "grab nego" yang dianggap merugikan mereka. Mereka juga dengan tegas menolak ekspansi layanan-layanan ini ke Kota Palembang.
BACA JUGA:ADO Tuntut Pemprov Sumsel Bela Kepentingan Driver Ojol
BACA JUGA:Ojol Palembang Bakal Demo 2 September, Protes Potongan Komisi dari Aplikator
Selain itu, ADO menuntut kepastian hukum bagi para driver ojol. Mereka merasa selama ini driver sering kali berada dalam posisi rentan secara hukum, terutama terkait sengketa dengan pengguna jasa atau perusahaan aplikasi. ADO mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur ambang batas tarif ongkos ojek online di Kota Palembang dan Sumsel secara umum.
Asrul meminta (Pj) Gubernur Sumsel membuat kebijakan menentukan Batas Tarif Bawah (BTA) dan Batas Tarif Atas (BTA) transportasi online. Mengingat selama ini kebijakan tarif batas bawah dan batas atas berbeda antara satu aplikator dengan aplikator lain, sehingga kerap terjadi perang tarif. Menurut dia, perang tarif mematikan driver, karena tarif yang ditetapkan terlalu rendah tidak sebanding biaya operasional yang harus dikeluarkan para driver.
Tarif yang ada sekarang hanya Rp1.200 - Rp1.500 per km, bahkan per 4 km hanya Rp5.000. Sedangkan bensin saja satu liter Rp10 ribu, itu pun paling hanya bisa untuk jarak tempuh 6 km. Belum macetnya dan lain-lain.
Tuntutan terakhir penyesuaian tarif potongan dari semua aplikasi yang beroperasi di Kota Palembang. Para driver mengeluhkan potongan tarif yang dianggap terlalu besar, sehingga merugikan pendapatan mereka yang seharusnya. Fery, seorang driver Gojek yang turut serta dalam aksi menyatakan dukungannya terhadap tuntutan yang diajukan ADO. "Kami menuntut kesejahteraan driver yang ada di Sumsel," ujarnya singkat.
BACA JUGA:Driver Ojol Ngadu ke Wali Kota
BACA JUGA:Mengejar Rezeki Maut Menjemput, Ojol Melawan Arah Terlindas Truk Fuso
Aksi ini mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Chandra mewakili Penjabat (PJ) Gubernur Sumsel, menyatakan pihaknya akan segera memanggil perusahaan aplikasi dan ADO untuk duduk bersama membahas tuntutan tersebut. "Kami segera mengundang para pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi semua," ujarnya.
Para pengemudi ojol berharap agar peraturan baru yang dihasilkan dari dialog tersebut segera diterapkan dan diawasi pelaksanaannya. Mereka ingin bekerja dengan tarif yang adil dan layak, serta dalam kondisi yang lebih terjamin secara hukum.