MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID – Kabupaten Muratara merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota di Sumsel yang masuk zona merah rawan konflik dalam pilkada 2024.
Gesekan antar simpatisan ataupun kelompok sering terjadi. Kondisi ini berimbas pada keamanan dan ketertiban masyarakat yang tak kondusif.
BACA JUGA:Menuju Muratara MAS, Ini 6 Program Kerja Prioritas Syarif-Gusti
BACA JUGA:Pasangan Firza-Efri, Komitmen untuk Maju, Muratara Masih Butuh Perubahan Besar
Untuk itulah, Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardani mengajak deklarasi damai dengan 25 anggota DPRD Muratara terpilih.
Deklarasi damai yang ditandatangani 25 anggota DPRD yerpilih ini berisi selalu mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengedepankan etika dan moralitas dalam melaksanakan tahapan pilkada 2024.
Tak melakukan black compaign, money politik, maupun menyebarkan isu sara dan berita hoax dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Bersedia menjadi motor penggerak demokrasi, tidak memprovokasi, baik secara langsung dan tidak langsung melalui media sosial yang dapat mengganggu situasi harkamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Terakhir, ikut serta menciptakan situasi yang aman, damai, sejuk dan sehat selama pilkada 2024. ‘’Kami berharap bisa menciptakan situasi pemilu yang lancar dan kondusif," katanya.
Dikatakan, kemajuan dan percepatan pembangunan daerah akan sangat berpatokan dengan kondusifitas dan stabilitas kemanan.
BACA JUGA:Bakal Calon Pilkada Kritisi Netralitas ASN di Muratara
BACA JUGA:Kapolres Muratara Tegaskan Pentingnya Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada 2024, Ini Penegasannya!
Jika terjadi permasalahan semua sudah ada jalurnya. ‘’Jika pelanggaran dalam pemilu itu sudah ada Bawaslu, jika berkaitan dengan pelanggaran hukum ada polres. Semua sudah disediakan jalurnya," tegasnya.
Devi Arianto, anggota DPRD Terpilih juga berharap pelaksanaan pilkada serentak ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. ‘’Kami sangat mendukung peranan Polres Muratara dalam mengamankan wilayah,"tegasnya. (zul)