PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Tahun depan Pemprov Sumsel bakal mengalami kesulitan anggaran. Pasalnya akan ada defisit anggaran dari pemerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB. Ini mengingat kedua pajak tersebut akan kembali ke kabupaten/kota.
Untuk itu, Pemprov menyiapkan beberapa langkah antisipasi defisit, mulai dari optimalisasi aset, BUMD, hingga sukuk pemerintah. Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi mengatakan saat ini pihaknya bersama DPRD dan pihak terkait terus membahas hal tersebut melibatkan ahli dan pakar. "Saat ini terus dibahas di banggar DPRD," katanya, kemarin.
Menurutnya, ada beberapa opsi memaksimalkan pendapatan daerah untuk anggaran belanja pemerintah. Di antaranya sukuk pemerintah, mengoptimalisasi BUMD, dan aset aset milik pemprov. "Sedanga kita data dan optimalkan aset pemprov termasuk BUMD dan aset yang lainnya," tegasnya.
Ia merincikan, untuk BUMD yang bakal di-evaluasi mengandeng pihak ketiga. Evalusasi ini terutama menyasar BUMD yang sakit, bahkan tidak menguntungkan Pemprov Sumsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terdapat enam BUMD yang secara positif menghasilkan laba, sisanya masih menunjukkan performa yang kurang baik dan optimal.
BACA JUGA:Pendapatan Negara Terkontraksi, Kemenkeu Sebut Defisit Masih Terkendali
BACA JUGA:Jabat Pj Sekda Sumsel, Edward Sebut Banyak PR, Cegah Defisit hingga Sukseskan Pilkada
“Kita sudah mendapatkan gambaran umum. Ada enam yang secara positif keuangannya laba. Sisanya ada yang rugi, bahkan tidak menyampaikan laporan keuangan sama sekali karena memang tidak ada aktivitas,” ungkapnya.
Menurut Elen, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait detail persoalan masing-masing BUMD guna mendapatkan kesimpulan dan memetakan arah kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Namun demikian, diakuinya, tim ahli yang ada dalam tahapan evaluasi dan mulai melakukan pendalaman pada BUMD non perbankan. “Mungkin, jika bertahun-tahun tidak ada kegiatan buat apa dipelihara,” tegasnya.
Sementara beberapa BUMD yang menyumbang dividen bagi Pemprov Sumsel di antaranya Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Bangka Belitung (BSB), Jamkrida Sumsel, serta BUMD pelayanan air minum Tirta Musi. Kemudian pengamanan aset milik pemprov, dimana aset yang ada akan dikaji dan didata untuk kemudian dikelola dengan baik sehingga berkontribusi bagi daerah.
Sebab pengalihan pajak kendaraan, baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB ke kabupaten/kota dapat mempengaruhi APBD Pemprov 15-20 persen. Per 20 Agustus realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,7 triliun atau 62,85 persen dari total target 2024 yang mencapai Rp4,3 triliun.
BACA JUGA:APBN Defisit Rp21,8 Triliun, Pada Mei, Pendapatan Negara Semakin Tertekan
BACA JUGA:AS Roma Kejar Defisit Dua Gol atas Leverkusen
Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan mengatakan realisasi pendapatan untuk PKB senilai Rp716 miliar atau 59,77 persen dari target, BBN-KB Rp686 miliar atau 63,34 persen, serta PBB-KB mencapai Rp903 miliar atau 66,98 persen dari sasaran.
Kemudian pendapatan lainnya meliputi pajak permukaan air (PAP) Rp7,31 miliar atau 52,61 persen dari target, serta pendapatan dari pajak rokok yang terealisasi Rp389 miliar atau 59,42 persen. Rizwan menyebut pihaknya akan terus mengenjot pendapatan daerah hingga akhir tahun. Ini untuk menunjang berjalannya pembangunan daerah dan mendukung program di Sumsel.