Ketua DPP PKB Daniel Johan mengajak masyarakat untuk menghindari penggunaan politik identitas. Namun menurutnya penggunaan politik identitas sah-sah saja selama tidak memecah belah.
“Selama politik identitas bisa menjadi kekuatan kebangsaan yang merajut persaudaraan yang memperkuat kebhinekaan, saya rasa sah-sah saja. Yang harus kita hindari adalah politik identitas yang memecah belah,” kata Daniel dalam diskusi bertajuk “Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Efektifkah?” yang diselenggarakan Badan Persaudaraan Antariman (BERANI) di Jakarta, Selasa, (7/3).Daniel juga mencontohkan politik identitas yang menjadi kekuatan kebangsaan adalah seperti PKB dan Nahdlatul Ulama (NU), yang keduanya menjadi kekuatan bangsa Indonesia. “PKB dan NU adalah bagian dari kekuatan kebangsaan. Bagian kekuatan yang akan menjadi garda terdepan menjaga persatua menjaga kebhinekaan dan persaudaraan antara anak bangsa,” ujarnya. Daniel mengingatkan agar masyarakat jangan mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mempolitisasi identitas Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA). BACA JUGA : Survey Bacaleg, Libatkan Mahasiswa
Karena itu, anggota Komisi IV DPR RI itu mengingatkan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjadi kekuatan perekat, meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. “Karena kalau terjadi perpecahan, yang menjadi korban pertama adalah masyarakat, elit politik senang-senang saja,” katanya.Sementara itu, Sekretaris Umum DPP BERANI Ardi Susanto mengatakan politik identitas bukan hal yang tabu bagi Indonesia karena masyarakat terlahir dengan berbagai identitas yang berbeda-beda. Karena itu menurut dia, identitas yang dimiliki masyarakat Indonesia tersebut harus digunakan untuk membangun bangsa Indonesia, bukan justru merusak. “Kami secara konsisten akan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan muda bahwa politik identitas boleh saja digunakan namun ada koridor hukum, etika, dan moralitas yang harus dipahami serta ditaati,” pungkas Ardi.(jp/don)
Kategori :