SUMATERAEKSPRES.ID - Penjabat Bupati Banyuasin M Farid menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuasin yang masih bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Masih ketergantungan Kabupaten Banyuasin terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi,"kata PJ Bupati Banyuasin M Farid.
Hal itu sendiri telah diungkapkan Farid saat rapat paripurna pada Senin (12/8), dengan agenda membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Dari data yang disebutkan M Farid, sebesar 86,71% dari total pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer. Tapi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin hanya berkontribusi 13,29%.
Padahal dengan wilayah Kabupaten Banyuasin yang sangat luas serta memiliki banyak potensi pendapatan, tapi belum tergarap secara baik oleh Pemkab Banyuasin.
BACA JUGA:Waspada Terhadap Paparan Panas Matahari. Kenali Gejala Heat Stroke dan Cara Pencegahannya
BACA JUGA:Xiaomi Luncurkan Mobil Listrik SU7, Harga Terjangkau dengan Fitur Menggiurkan
"Hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi dalam menyusun belanja daerah,"bebernya. Apalagi sebagian besar dana transfer yang diterima merupakan specific grant atau dana yang penggunaannya sudah ditentukan.
Akibatnya membuat pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menentukan program dan kegiatan."Itu menjadi kendala buat kita,"terangnya.
Oleh sebab itu, Farid menegaskan kalau Pemkab Banyuasin kedepannya akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin."Kita berupaya agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer,"pungkasnya.