Rekomendasi:
• Peningkatan Edukasi dan Dukungan: Organisasi hak asasi manusia mungkin merekomendasikan peningkatan edukasi dan dukungan untuk memastikan bahwa perempuan memahami hak-hak mereka dan dapat membuat keputusan yang diinformasikan tanpa tekanan eksternal.
• Fleksibilitas dalam Penerapan: Mereka mungkin juga menyarankan agar ada fleksibilitas dalam penerapan klausul persetujuan, terutama dalam kasus-kasus di mana mendapatkan persetujuan dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan perempuan.
Secara keseluruhan, organisasi hak asasi manusia akan berfokus pada memastikan bahwa peraturan ini diterapkan dengan cara yang menghormati dan melindungi hak-hak perempuan.
Organisasi hak asasi manusia cenderung memiliki pandangan yang mendalam dan kritis terhadap kriteria kondisi medis darurat dan pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Berikut beberapa pandangan yang mungkin mereka miliki:
BACA JUGA:Sowan ke Habib Lutfi Usai Pastikan Maju di Pilkada Palembang, Ini Permintaan Finda-Nandriani!
Kondisi Medis Darurat:
• Positif: Organisasi hak asasi manusia mungkin mendukung kriteria ini karena memberikan perlindungan bagi kesehatan dan nyawa ibu.
Mengizinkan aborsi dalam situasi di mana nyawa atau kesehatan ibu terancam adalah langkah penting untuk memastikan hak kesehatan perempuan.
• Kritik: Namun, mereka mungkin juga mengkritik definisi yang terlalu sempit atau tidak jelas mengenai apa yang dianggap sebagai kondisi medis darurat.
Mereka mungkin mendorong agar definisi ini diperluas untuk mencakup lebih banyak situasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu.
Pemerkosaan:
• Positif: Mengizinkan aborsi bagi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual adalah langkah yang sangat penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan memberikan mereka pilihan dalam situasi yang sangat sulit.
Ini menunjukkan pengakuan terhadap trauma yang dialami korban dan memberikan mereka kontrol atas tubuh mereka.
• Kritik: Organisasi hak asasi manusia mungkin mengkritik persyaratan bukti yang ketat, seperti surat keterangan dokter dan keterangan dari penyidik.