JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hasil atas LKPP Tahun 2023, menunjukkan opini WTP. Merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP Tahun 2016,” kata Ketua BPK RI Isma Yatun, dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.
Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan.“Tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ucap Isma Yatun, alumni Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya (Unsri) Tahun 1983.
Isma Yatun mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepimpinan Jokowi, memastikan keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menghindari kerugian negara. BPK RI juga terus mendukung upaya pemberantasan korupsi, melalui pemeriksaan investigatif.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Hormati Putusan DKPP Terkait Kasus Asusila Hasyim Asy’ari
Hasil pemeriksaan investigatif, kemudian disampaikan ke instansi berwenang. Salah satu dampak positifnya, adalah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp55,97 triliun, dari kurun waktu 2015-2023. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangaan negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Kehadiran BPK di ibu kota negara, dan perwakilannya di setiap provinsi, sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, di tingkat pusat dan daerah.
Dinamika pengelolaan keuangan negara juga semakin berkembang, di tengah tantangan dan distrupsi mebutuhkan multi stakeholder enggament yang efektif dan kolaborasi.
“Untuk itu kami haruskan Pak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran pemerintah yang telah komitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata keuangan negara selama 10 tahun terakhir, sebagai landasan kuat bagi pemerintah selanjutnya,” pungkas Isma Yatun, di hadapan 1.500 tamu undangan yang hadir.
BACA JUGA:Temui Pimpinan MPR, Presiden Jokowi Pastikan Upacara HUT RI Akan Berlangsung di IKN
BACA JUGA:Presiden Jokowi Peringatkan Tantangan Iklim dan Pangan, Tekankan Kewaspadaan
Presiden Jokowi, mengucapkan terima kasih atas predikat WTP yang diberikan BKP RI atas LHP LKPP Tahun 2023. Dia juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada jajarannya, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Sudah sering saya sampaikan, bahwa WTP bukan prestasi. Tetapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara," tegas Jokowi, kemarin.
Dia mengingatkan, penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah, pasti akan diaudit. “Setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," pesannya.