MUSI RAWAS, SUMATERAEKSPRES.ID - Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mura yang menggelar Fokus Grub Diskusi (FGD) di Hotel Famvida Lubuklinggau, dituding membatasi kebebasan pers.
Pasalnya, kegiatan FGD yang bertema Peranan Media Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Musi Rawas. Justru membatasi perwakilan media untuk bergabung.
Sejumlah pewarta terpaksa tertahan dan tidak bisa bergabung dalam FGD yang dilaksanakan KPUD Musi Rawas diruang LG hotel Vamfida kota Lubuklinggau, Sabtu lalu. Pewarta dari Sumatera Ekspres yang tergabung dari organisasi PWI Muratara, sempat tidak bisa ikut bergabung.
Meski sudah menjelaskan, status sebagai pewarta dari perwakilan Sumatera Ekspres dan berasal dari Organisasi resmi PWI kabupaten Muratara. Namun justru, justru penjelasan itu di tolak mentah mentah oleh panitia yang menyatakan kegiatan FGD KPU Musi Rawas dikhususkan untuk organisasi dan pewarta di kabupaten Mura.
BACA JUGA:Sosialisasi Pilkada, KPUD Muara Enim Hadirkan Five Minutes
Sempat terjadi perdebatan antara pewarta dengan panitia. Banyak awak media lainnya, juga tidak bisa masuk mengikuti Forum diskusi tersebut, dan memilih menunggu diluar ruangan.
Ketua Komisioner KPUD Musi Rawas, Ania Trisna mengaku pembatasan yang dilakukan itu hanya miskomunikasi. ‘’Awalnya, kita hanya mengundang organisasi wartawan. Tadinya maunya kita sekalian bahas seputar anggaran sosialisasi untuk media, tapi tidak jadi. Acaranya bukan dibatasi, tapi memang organisi wartawan yang kita undang," jelasnya.
Dilain tempat, komisioner KPUD Privinsi Sumsel Handoko menegaskan tidak pernah ada intruksi semacam itu. "Saya belum tahu akan saya cek dulu. Nanti coba saja masuk, nanti saya kontak," jelasnya singkat.
Ketua PWI Sumsel, Kurniadi sangat menyayangkan adanya permasalah itu. ‘’Jadi pihak oknum tersebut, itu sangat kita sesalkan, dan sangat kita sayangkan. Sepertinya tidak paham tentang kinerja pers sebenarnya," katanya.
BACA JUGA:KPUD Lubuklinggau: FGD untuk Sukseskan Pilkada 2024, Ini Peran Media dalam Pilkada!
BACA JUGA:KPUD Kabupaten Muratara Lantik 35 PPK untuk Pilkada 2024
Dikatakan, jika PWI merupakan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. "Ya dimana saja mau meliput sah-sah saja. Apa lagi hanya sebatas antar kabupaten, yang namanya forum diskusi itu, siapa saja boleh meliput," jelasnya.
Dikatakan, jika mereka tidak memperbolehkan wartawan untuk meliput, karena bukan wartawan yang ditetapkan di Musi Rawas, itu sangat disesalkan. ‘’Bagi siapa saja yang mau meliput ya silakan, apa lagi cuma forum diskusi," katanya singkat.(*)