KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID - Masih banyaknya oknum kontraktor nakal yang mengerjakan proyek infrastruktur, dengan kualitas rendah di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) OKI menjadi sorotan dewan.
Untuk itu Ketua Pansus III DPRD OKI yang juga Mitra PUPR, Defit Alifiah meminta PUPR dapat menindak tegas dengan mem-blacklist oknum kontraktor nakal itu.
"Jangan lagi berikan proyek dan bila perlu tidak usah digunakan lagi," tegasnya, Senin (20/5).
Masih kata dia, permasalahan ini masih ditemui pada proyek pembangunan infrastruktur seperti di daerah pemilihannya. Sehingga banyak bangunan yang dibangun dengan anggaran daerah dan cepat rusak.
Tak hanya itu, ia mengimbau dinas terkait tidak ragu memberikan sanksi karena ini sangat merugikan masyarakat, karena infrastruktur yang dibangun itu untuk masyarakat yang berada disana. Kalau cepat rusak susah untuk dilalui.
Jika itu terus dibiarkan maka pembangunan infrastruktur di OKI akan selalu berkualitas rendah. Untuk itu Dinas PUPR harus tegas melakukan blacklist kepada oknum kontraktor nakal sebagai efek jera.
Sehingga kedepannya proyek yang dikerjakan dapat lebih berkualitas.
Senada dengan anggota Pansus III, Jauhari A Karim miris dengan kondisi proyek infrastruktur di OKI yang berkualitas rendah dikerjakan oleh oknum kontraktor nakal.
BACA JUGA:Tasyakuran HUT Sumsel ke-78, Ini Pesan Penjabat Gubernur Sumsel
BACA JUGA:Memperingati 116 Tahun Kebangkitan Nasional: Ini Jejak Dr. Soetomo dan Peranannya!
Realisasi fisik banyak yang mengecewakan, belum lagi membangun lanjutannya yang sudah direalisasikan minta ditambal ulang.
"Ini tidak bisa dibiarkan semua harus melakukan evaluasi kedepannya agar kualitas pembangunan semakin baik," pintanya.