PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Kepala Dinas Kominfo (Diskominfo) Provinsi Bengkulu, Dr Hj Oslita SH MH dan jajaran berkunjung ke Diskominfo Sumsel. Disambut Kadiskominfo Sumsel, Rika Efianti SE MM diwakili Kabid Pengelolaan Informasi Publik Amrullah SSTP MSi. Pertemuan, Senin (13/5) pagi itu berlangsung penuh keakraban.
Hj Oslita mengatakan, kunjungan ke Dinas Kominfo Sumsel dalam rangka studi tiru. “Apa yang dilakukan Kominfo Sumsel, mungkin dapat kami aplikasikan di Bengkulu. Misalnya terkait pengelolaan media luar ruang, baliho dan sebagainya. Juga terkait pengelolaan humas media dan internet desa. Di tempat kami memang belum maksimal pengelolaannya," jelas dia.
Ada beberapa program yang bakal diadopsi Dinas Kominfo Bengkulu. Salah satunya program internet masuk desa yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Sumsel. "Jadi ada beberapa yang akan kita adopsi. Kami di Bengkulu baru melaksanakan internet desa pada tahun kemarin," terangnya.
Terkait blankspot, Hj Oslita menjelaskan kalau di Bengkulu tidak terlalu banyak lagi. Hanya saja yang menjadi kendala adalah low signal. "Kalau yang blankspot beneran hanya tersisa sekitar 20 - 3 desa saja," jelasnya.
BACA JUGA:Diskominfo Bengkulu Jajaki Program Internet Masuk Desa Sumsel
Sehingga khusus permasalahan ini, akan ada pengkajian lebih lanjut. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Kominfo Bengkulu tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan Icon Plus milik PT PLN.
"Jadi kelebihan Icon Plus salah satunya, di mana ada tiang listrik, maka bisa dipasang jaringan internet. Itu yang tengah kita lakukan penjajakan," tutur Hj Oslita.
Sementara, Kabid Pengelolaan Informasi, Amrullah SSTP MSi didampingi Kabid Aspirasi Publik, Rosalinda mengatakan, terkait pengelolaan media luar ruangan oleh Dinas Kominfo Sumsel mulai 2016. Sedangkan pengelolaan internet desa dimulai 2019. “Awalnya di 37 desa, dengan dana Diskominfo. Lalu bertambah jadi 57 desa. Dan pada 2022 sebanyak 105 desa," jelasnya.
Selanjutnya sejak 2022, pengelolaan internet desa masuk dalam alokasi bantuan gubernur. "Harus ada pengajuan dari daerah ke provinsi. Pada 2023, masih ada kabupaten yang minta bantuan yani Muara Enim, untuk 5 desa di 3 kecamatan. Sekarang mereka anggarkan sendiri untuk internet desa," jelasnya.
BACA JUGA: Luar Biasa, Dinkominfo Muba Raih Prestasi Terbaik 3 Nasional Kontribusi Konten Audio Visual
Di tahun ini (2024), tidak ada lagi pengajuan internet desa dari kabupaten/kota. Pengembangannya sudah mandiri, menggunakan dana desa dan dikelola oleh desa itu sendiri. “Yang banyak pengajuan saat ini masalah insfrastruktur," ungkapnya.
Dinas Kominfo Sumsel dalam pelaksanaan internet desa ini mengarahkan agar desa dapat bekerja sama dengan Icon Plus, anak perusahaan PLN. Amrullah juga menjelaskan seputar pengelolaan baliho yang tidak disewakan sama sekali. Termasuk juga untuk anggaran pengelolaan informasi publik.
Usai pandemi Covid-19, dana pengelolaan informasi publik turun dari Rp7,5 miliar menjadi Rp2,8 miliar. "Berkurang 60 persen. Tapi tidak menyurutkan kerja kita dalam berikan pelayanan," tandas Amrullah. (iol/)