PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel tahun 2025.
Penjabat Gubernur Sumsel. Dr Drs H A Fathoni MSi GRCE diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Ir SA Supriono menerangkan musrenbang ini merupakan kegiatan penting setiap tahun dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Sumsel satu tahun ke depan sebagai amanat UU Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
BACA JUGA:Pencabutan Status Internasional Bandara SMB II Picu Kekecewaan, Ancam Wisata dan Perekonomian
“Musrenbang RKPD ini menjadi ruang diskusi langsung antar pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta berbagai stakeholder pembangunan,” ungkapnya saat acara pembukaan kegiatan Badan Perencanaan Bangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel ini Ballroom Novotel Hotel Palembang.
Oleh karena itu, lanjut Sekda, kegiatan ini harus diikuti secara serius, agar nantinya usulan yang dilaksanakan tahun 2025 betul-betul sinkron dengan payung dokumen perencanaan daerah (RPJPD dan RPD) Sumsel, serta kebijakan nasional, tepat permasalahan, tepat sasaran, tepat lokasi, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.
Ia pun menyampaikan secara ringkas kinerja pembangunan Sumsel, sebagai bahan refleksi melihat keberhasilan pembangunan tahun lalu dan menjadi dasar dalam merancang berbagai program dan kebijakan di tahun mendatang, khususnya 2025.
Beberapa capaian indikator makro Sumsel itu, di antaranya pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2023 mencapai 5,08 persen, menurun 0,15 persen dari capaian tahun 2022.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua se-Sumatera setelah Kepulauan Riau. Capaian Sumsel ini berada di atas atau lebih baik dibanding nasional yang sebesar 5,05 persen.
"Tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel per September 2023 menurun menjadi 11,78 persen dan merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak Provinsi Sumsel terbentuk. Tetapi jika dibandingkan nasional, tingkat kemiskinan Sumsel masih di atas nasional yang sebesar 9,57 persen," ungkapnya.
Dilanjutkannya, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 mencapai 73,18 dan merupakan tahun keenam status IPM kategori tinggi, meskipun masih di bawah nasional yang sebesar 74,39.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun ke tahun selalu lebih baik dari nasional. Pada tahun 2023, TPT menurun menjadi 4,11 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,63 persen.
Gini Rasio tahun 2023 meningkat menjadi 0,339 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,330 dan lebih rendah dari nasional yang sebesar 0,388. Beberapa capaian indikator makro di atas menunjukan tren membaik, walaupun disadari masih ada permasalahan atau isu mendasar yang harus dibenahi.
"Angka kemiskinan makro dan kemiskinan ekstrem yang masih di atas rata-rata nasional, IPM juga masih berada di posisi kedua terendah di Pulau Sumatera, ketimpangan pendapatan antar wilayah cukup tinggi, isu kelestarian lingkungan hidup selalu dibayangi terjadinya karhutla tiap tahun, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan," katanya.
Kepala Badan Pembangunan dan Perencanan Daerah Sumsel, Regina Ariyanti ST menjelaskan untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2024-2026 dalam menjembatani pembangunan Sumsel pada masa berakhirnya jabatan kepala daerah tahun 2023, dengan fokus tahun 2025 pada penguatan daya saing daerah menuju Sumsel yang Unggul dan Terdepan harus memperhatikan potensi unggulan daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang mendukung peningkatkan produktivitas masyarakat yang unggul dan kesejahteraannya, perekonomian daerah yang tumbuh dengan pesat.