JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Ombudsman RI (ORI) menilai aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri berpotensi maladministrasi. Kebijakan Menteri Perdagangan itu membuat barang menumpuk di tempat penimbunan barang dan merugikan masyarakat.
“Ombudsman memandang ramainya keluhan publik akibat adanya Permendag No 36/2023 dan Permendag No 3/2024 tersebut menjadi indikasi bahwa publik merasa dirugikan,” terang anggota ORI, Yeka Hendra Fatika.
Dia menilai munculnya Permendag itu membuat pelayanan pemasukan barang bawaan penumpang menjadi berlarut. Potensi maladministrasi itu dilihat dari temuan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat sidak ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) JKS di Semarang. Sidak pada 4 April tersebut menemukan banyak tumpukan barang kiriman pekerja migran Indonesia yang tertahan. Barang-barang itu bahkan ada di tempat tersebut sejak 2-3 bulan lalu.
BACA JUGA:Pendam Kekecewaan Sidak Tol Palembang-Betung, Ombudsman Pesimistis Lebaran 2025 Sudah Selesai
BACA JUGA:Disdik Larang Sekolah Gelar Perpisahan, Ombudsman Tegaskan Jangan Ada Pungutan
Aturan Mendag, menurut Yeka, tak sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Presiden berkali-kali mengatakan, tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lambat dan berbelit. Kondisi pembatasan dan penanganan barang bawaan itu juga sangat tidak sesuai dengan asas pelayanan publik kepentingan umum, kecepatan, dan kemudahan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengatakan Permendag No 36/2023 seharusnya dapat menjawab permasalahan barang kiriman PMI yang tertahan. Dia menyampaikan terjadi kesalahpahaman dalam sidak yang dilakukan Kepala BP2MI pada 4 April. (jp/fad)