SUMATERAEKSPRES.ID - Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, di hotel Beston, 26-27 Maret 2024, berlangsung sukses.
Acara yang dibuka PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Selasa (26/3/2024), mengangkat tema "Sinergitas Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan.
BACA JUGA:7 Gerakan Serentak Gebrakan Luar Biasa Pj Gubernur Sumsel, Dampaknya Fantastis Jika Tercapai
Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sumatera Selatan Dr. Drs. Agus Fatoni. M.Si mengatakam jika perempuan dan anak merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, yaitu sebesar 64.57% dari total penduduk dan data BPS 2024 juga menyebutkan jumlah perempuan di Sumatera Selatan adalah 49,07 persen.
Dengan jumlah yang hampir sama besarnya dengan laki-laki, kualitas perempuan dan anak sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Komitmen negara terkait perempuan dan anak sangat tinggi. Hal ini antara lain terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Program “Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak” merupakan bagian dari Prioritas Nasional ke 3 (tiga) yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.
Selanjutnya, Presiden juga memberikan arahan untuk menyelesaikan 5 (lima) isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020-2024, yaitu (1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, (2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) penurunan pekerja anak, dan (5) pencegahan perkawinan anak.
Dengan demikian dapat mengakselerasikan tujuan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih terencana, terintegrasi, dan terarah.
Dalam kesempatan itu juga, dia mengatakan jika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencanangkan 5 program prioritas daerah saat ini yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), penanganan inflasi, stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim.
Sementara program kerja prioritas dan kebijakan pembangunan tahun 2024 Sumatera Selatan diantaranya adalah Meningkatkan Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah melakukan inisiatif untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumsel dalam Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting Se-Sumsel.
Tentu saja untuk keberhasilan program-program prioritas dibutuhkan kerjasama, keterlibatan aktif serta dukungan pemerintah daerah 17 kabupaten kota Se-Sumatera Selatan sesuai kewenangan dan tupoksi dinas masing-masing. seperti diantaranya dalam sektor Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Prevalensi Stunting.
Juga disampaikan, dalam kegiatan ini sendiri dinas PPPA menghadirkan narasumber dari deputi perlindungan perempuan dan anak. Ada juga pakar, praktisi."Jadi hari ini membahas kebijakan yang lalu, dan membahas kebijakan yang akan datang.Termasuk penganggaran dan membahas persoalan dan mencari solusi.