Soroti Berobat Gratis dan Pembangunan Infrastruktur

Selasa 05 Mar 2024 - 19:51 WIB
Reporter : Berry
Editor : Edi Sumeks

BATURAJA, SUMATERAEKSPRES.ID – Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menjadi lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) terinovatif. Dari hasil penilaian Kemendagri, PMD OKU mendapat skor terbaik dalam hal inovasi.

Hal ini disampaikan Kepala Bapelitbangda OKU, Luqmanul Hakim saat pembukaan musrenbang Kabupaten OKU, kemarin (5/3). "Penilaian dilakukan Kemendagri. Kita hanya menetapkan," ujar Lukmanul Hakim. 

Pada posisi ke 2 hingga 5 masing masing, kantor Dinas Perikanan OKU, TP PKK OKU, Kelurahan Talang Jawa, dan Dinkes OKU. Selain mendapatkan piagam penghargaan, juga mendapatkan uang pembinaan.

Ketua DPRD OKU Mardjito Bachri menyampaikan masukan terkait isu strategis yang termasuk dalam 7 poin musrenbang 2025. Seperti pada poin 3 mengenai program kesehatan percepatan penanganan stunting dan angka kematian.

BACA JUGA:Jamin Kesehatan, Berikan Berobat Gratis

BACA JUGA:Peduli Kesehatan Warga,  Gelar Berobat Gratis

Mardjito Bachri menyoroti masalah program berobat gratis dengan KTP. Disebutnya, perlu ada pemikiran bersama untuk membuat satu sistim menjadi satu atap. Karena saat pasien ke rumah sakit, selain data KTP, masih diperlukan rekomendasi Dinkes dan Dinsos. Sehingga tidak perlu verifikasi yang panjang.

Disamping itu dia mengusulkan dalam program pembangunan infrastruktur dia melihat banyak kondisi jalan yang hancur. Akan lebih baik dalam masalah kualitas pembangunan infrastruktur jalan ini bekerjasama dengan FT Unbara. 

Karena sudah memiliki labor beton. Sehingga kualitas jalan bisa lebih terjaga. Disamping itu, dia mengusulkan dalam masalah perbaikan jalan yang rusak menggunakan sistim swakelola. Sehingga penanganan jalan yang rusak bisa cepat dilakukan.

Penjabat Bupati OKU H Teddy Meilwansyah melalui Sekda OKU Dharmawan Irianto menyampaikan musrenbang memiliki mekanisme usulan bottom up. Jadi menjadi penjaringan aspirasi masyarakat dan diselaraskan dengan program perangkat daerah yang ada. (bis)

 

 

Kategori :