SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID – Sejumlah daerah masih banyak yang melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. Sejumlah permasalah muncul. Suara hilang, penggelembungan suara dan lainnya. Berbagai persoalan itu memunculkan kerawanan.
Seperti di Muratara, kemarin (3/3), pelaksanaan rapat pleno sempat stagnan, diskor. Ada dua kelompok massa yang aksi damai. Satu kelompok berkumpul di depan kantor KPU Muratara minta kotak suara TPS 7 Desa Bingin Rupit, yang mejadi lokasi hilangnya suara dari Partai Nasdem dibuka. Kelompok lain melakukan aksi di Kecamatan Rupit, mendesak KPU Muratara segera mengetok palu dan merampungkan pleno.
Sejak awal pelaksanaan pleno sudah diwarnai hujan intrupsi akibat hilangnya perolehan suara sah Partai Nasdem di TPS 7 Bingin Rupit yang dilaporkan DPD Parpol Nasdem. Sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 16.10 WIB pleno terhenti.
Komisioner KPU Muratara minta Ketua KPPS TPS 7 Bingin Rupit dijemput, untuk dimintai klarifikasi secara terbuka. Namun yang bersangkutan informasinya tidak ditemukan. Informasi tadi malam, pleno akhirnya dilanjutkan tanpa kehadiran Ketua KPPS tersebut.
BACA JUGA:Pleno Muratara Terhenti, Ketua KPPS TPS 7 Dicari-Cari, Ada Apa Ya?
BACA JUGA:Skrining Kesehatan Cegah Risiko Buruk, Petugas KPPS Mendapat Manfaat
“Tidak datang (Ketua KPPS), jadi ada kesepakatan bersama buka kotak surat suara TPS 7. Setelah dibuka ya ada suara yang dikomplain hilang itu kembali lagi," ujar salah satu nara sumber koran ini.
Massa yang gelar aksi di Rupit kecewa dengan keputusan KPU Muratara yang membuka kotak suara TPS 7 Desa Bingin Rupit. Massa akhirnya memblokade Jalinsum dengan cara membakar ban. Blokir jalinsum sendiri dimulai di pangkal jembatan Rupit, Kecamatan Rupit.
Aksi pembakaran ban bekas itu, dilakukan menjelang azan magrib di saat umat Islam hendak melaksanakan salat magrib. Pihak kepolisian mendatangi langsung lokasi aksi. Ratusan polisi meminta warga memadamkan api dan membubarkan diri.
Aksi ini sempat membuat arus Jalinsum Muratara terhambat sehingga dilakukan pengalihan arus lalulintas ke arah jembatan lama. Sementara itu, setelah merampungkan pleno untuk DPRD tingkat Kabupaten, KPU Muratara melanjutkan pleno untuk DPRD tingkat Provinsi dengan kawalan ketat polisi.
BACA JUGA:Surat Suara Lebih Dijual Rp100 Ribu/Lembar, Oknum KPPS-Kades Dilaporkan ke Bawaslu
BACA JUGA:Lagi, Anggota KPPS di Desa Banuayu OKU Timur Meninggal Dunia, Ini Penyebab dan Kronologinya!
Sekretaris DPD Partai Nasdem Muratafa, Zul khoiri menegaskan, pihaknya sudah protes sejak pleno PPK di Kecamatan Rupit. Namun hanya diminta menulis surat keberatan. ‘’Kita juga sudah secara resmi melapor ke Bawaslu, dan memiliki bukti adanya pencurian surat suara sah hasil pemilihan. Sehingga yang tadinya di C1 dan C1 salinan saksi di dapati jumlah suara sah partai Nasdem mendadak hilang saat pleno PPK karena dihapus. Kita ada bukti lengkap, saksi siap hadir. Ini sangat merugikan kami," ungkapnya.
Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardhani, Dandim 0406/Lubuklinggau, Letkol Inf Kunto Aji Setiawan didampingi Wakapolres Muratara, Kompol. I Putu Suryawan meminta masyarakat tenang. ‘’Kita ada prosedur. Kita masih menunggu penjemputan KPPS TPS 7 tersebut. Karena informasinya, yang bersangkutan masih bekerja sampai jam 4 sore nanti," ujarnya.
Sebelumnya, warga di Kecamatan Rupit menggelar aksi demonstran di depan Kantor Bawaslu dan Simpang Empat Jalinsum Kecamatan Rupit, Muratara. Ada beberapa poin yang disampaikan. Pertama mendesak KPUD Muratara segera ketok palu, tidak adanya pembukaan kotak suara di Desa Beringin Rupit. Kedua, jika kotak suara di TPS Desa Bingin Rupit dibuka mereka juga mendesak KPUD membuka kotak suara di TPS di Desa Noman baru yang diduga ada penggelembungan suara.