SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kota Palembang melalui Bappeda Litbang Kota Palembang, kemarin (22/2) menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dengan Tema Menuju Kota Palembang yang Berdaya Saing, Mandiri dan Berbudaya.
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Parameswara kantor Wali Kota Palembang ini di buka Pj. Wali Kota Palembang Drs. H. Ratu Dewa, M.Si dan turut dihadiri Pj. Sekda Kota Palembang Ir. H. Gunawan, MTP., Ketua DPRD Kota Palembang H. Zainal Abidin, S.H., Waka Polrestabes Palembang AKBP Andes Purwanti, S.E., M.M., dan Dandim 0418 Palembang Kolonel Czi Arief Hidayat, M.Han.
BACA JUGA:Berpotensi hingga Awal Juni, BMKG dan DPKPB Palembang Imbau Masyarakat Tetap Waspada
BACA JUGA:Banyak Pengunjung Luar Palembang, Mulai Hari Ini Cap Go Meh di Pulo Kemaro
PJ Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si dalam sambutannya mengatakan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahun ke-2 yang mempedomani rencana pembangunan daerah (RPD) yang telah ditetapkan melalui peraturan walikota nomor 7 tahun 2023.
"Dokumen RPJ ini berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD 2025-2029 merupakan perwujudan visi dan misi kepala daerah.
RPD ini menurut Ratu Dewa, menjadi pedoman program kerja kepala daerah selama 3 (tiga) tahun dan sangat strategis, sehingga perlu sinergitas semua pihak dalam proses penyusunannya.
Yang jelas sambungnya, forum konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukkan dan saran penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahun 2025 nantinya.
Dewa juga menerangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kota Palembang menunjukkan trend positif. Dimana laju pertumbuhan ekonomi kota Palembang tahun 2022 berada diangka 5,25 persen mengalami kenaikkan dari tahun 2021 berada diangka 3,17.
Namun dibawah rata-rata nasional 5,31 persen lebih tinggi dari provinsi 5,23 persen. Sedangkan angka kemiskinan secara konsisten sudah menunjukkan trend penurunan.
Tetapi angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 10,22 persen masih lebih tinggi dari nasional turun ke single digit 9,36 persen.
Sama dengan tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan dari 8,20 persen tahun 2022 menjadi 7,49 persen tahun 2023.
Dan masih diatas provinsi Sumsel 4,11 persen dan nasional 5,32 persen. Dan untuk Sakip kota Palembang tahun 2023 mendapatkan nilai B.
Sedangkan untuk masalah, kota Palembang 9,82 persen masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air minum, 2,4 persen masih ada pemukiman kumuh dan pengelolaan armada hanya 147 unit idealnya 290 unit.
Hal lainnya fasilitas halte, ada 40 persen halte dalam kondiai rusak. Begitu juga jalan rusak tercatat sepanjang 360 km. 432 drainase rusak dan kondisi yaman tidak layak berjumlah 100 taman.