JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Dari 552 pemda se-Indonesia tercatat baru 15 pemda yang mengembangkan transportasi umum modern dengan layanan buy the service.
Karena itu, kepedulian pemerintah daerah (pemda) terhadap transportasi umum modern perlu ditingkatkan.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MT) Djoko Setijawarno, mengatakan, 15 pemda itu pun merupakan pemda di ibukota provinsi.
Artinya, kota dan kabupaten belum ada upaya terhadap transportasi umum modern. “Baru 5 persen dari 552 pemda yang mengembangkan. Ini kecil sekali,” urainya.
BACA JUGA:Indonesia dan Jepang Sepakat Perkuat Bidang Transportasi
BACA JUGA:Ketika Ojek jadi Transportasi Primadona di Kayuagung, Cari Cuan dengan Langganan Bulanan
Padahal buy the service merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik. Biasanya dilakukan bekerja sama dengan operator.
“Jangankan kota dan kabupaten, ibu kota provinsi juga ada yang belum menerapkan buy the service,” terangnya.
Menurutnya, pengembangan terhadap transporasi umum modern ini juga perlu didukung dengan lembaga pembiayaan angkutan umum atau public servuce obligantion (PSO). “Belajar dari PSO perkeretaapian dengan DIPA Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, dibutuhkan perbaikan sisterm terminal. Dengan sejumlah sistem pembangunan manajemen terminal modern.
BACA JUGA:4 Lifehack Menggunakan Transportasi Umum Agar Terhindar Stres
BACA JUGA:FSPP Dukung Visi Kereta Api Solusi Utama Transportasi Nasional Modern dan Berkeadilan
Yakni, sistem penerbitan tiket dengan tunau, kartu atau digital.
Lalu, sistem kios digital, sistem online booking, manajemen keluar masuk terminal, sistem informasi suara, sistem pengumuman display, dan informasi transfer penumpang. “Intinya terminal itu harus seperti bandara,” paparnya.
Namun begitu, perlu dipahami bila sekadar membangun terminal belum tentu akan membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum. Sebab, antara terminal dan angkutan umum itu satu kesatuan.