PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Selatan telah menyiapkan TPS khusus di berbagai lembaga pemasyarakatan untuk memastikan partisipasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam pemilu.
Menurut laporan resmi dari kantor wilayah Kemenkumham Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, dari total 15.895 WBP di Sumsel, hanya 85% dari mereka yang dapat menggunakan hak pilihnya.
"Sebanyak 13.519 WBP telah mencoblos di 51 TPS khusus yang disediakan di 20 Lapas/Rutan/LPKA di seluruh Sumatera Selatan," ujarnya.
Dr. Ilham menjelaskan bahwa dari jumlah WBP yang telah mencoblos, terdiri dari 9.084 Daftar Pemilih Tetap (DPT), 1.913 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan 2.522 Daftar Pemilih Khusus (DPK), dengan rincian 12.964 laki-laki dan 555 perempuan.
BACA JUGA:Ditemani Istri dan 3 Anak, Pj. Walikota Palembang Ratu Dewa Jadi Pencoblos Pertama di TPS 053
BACA JUGA:Fatoni Pimpin Pejabat Tinjau Sejumlah TPS
Belum semua WBP dapat menggunakan hak pilihnya karena beberapa di antaranya tidak membawa KTP atau dokumen yang dimiliki tidak mencantumkan NIK, ungkap Ilham.
"Kami mencari solusi dengan bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memfasilitasi WBP yang tidak memiliki dokumen yang diperlukan," tambahnya.
Di Rutan Kelas I Palembang, terlihat antusiasme WBP dalam menggunakan hak pilihnya.
Mereka dipanggil satu per satu oleh petugas KPPS untuk masuk ke TPS dan mencoblos.
BACA JUGA:Pj Bupati Asmar Wijaya Keliling Kabupaten OKI Pantau TPS, Baru Nyoblos di TPS 9 Sukadana Kayuagung
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Menang Telak di TPS Khusus Lapas Kelas IIB Martapura, Raih 393 Suara dari 2 TPS
"Dengan 4 TPS yang disediakan di Rutan Kelas I, sebanyak 1290 DPT sudah termasuk panitia yang bertugas di TPS tersebut," ujar David, seorang petugas, Rabu 14 Februari 2024.
Namun, David mengungkapkan adanya potensi kekurangan surat suara di TPS tersebut. "Ada potensi kekurangan sebanyak 277 surat suara," katanya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU agar dapat segera diakomodir. "Kami sudah berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan kebutuhan surat suara dapat terpenuhi," tutupnya. (Nsw)