BACA JUGA:Direktur Perusda Muara Enim Ditahan, Diperiksa 3 Kali
BACA JUGA:Dukung Palestina, Inilah yang Dilakukan Warga Muara Enim
Ditambahkan Ketua DPD GRPK RI Muara Enim, Harmani, mengatakan bahwa selain permasalahan itu juga ada masalah terkait kendaraan bus angkutan karyawan tambang yang masuk ke jalan pemukiman.
"Bus itu besar, masuk jalan sempit, berhenti seenaknya menaik turunkan penumpang yang meripakan karyawam tambang, itu sering membuat macet dan menghambat pengendara lain," ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, harus ada solusi agar tidak menimbulkan masalah dan keresahan masyarakat Kabupaten Muara Enim.
"Seperti dibuat halte, jadi naik turunnya di halte itu saja. Permasalahan ini kami sampaikan ke Pemda agar ada tindaklanjutnya, kalau tidak ada maka kami aksi lagi," tegasnya.
BACA JUGA:PLTU Sumsel Mulai Beroperasi Secara Komersial,Berlokasi di Tanjung Lalang, Muara Enim
BACA JUGA:Pj Bupati Muara Enim Kunjungi Keluarga Korban Tenggelam, Bakal Minta BPBD Lakukan Ini
Asisten I, Emran Tabrani mengatakan terkait masalah PT RMKE itu sebenarnya sudah masuk dalam tata ruang.
"Tapi coba kami koordinasikan lagi kalau memang ada permasalahan di dalamnya, kalau ada harus dievaluasi," ungkapnya.
Mengenai kendaraan truk batu bara yang melintas jalan umum memang sejauh ini sedang diusahakan pembangunan jalan khusus batu bara agar tidak melintas lagi di jalan umum.
"Mengenai bus angkutan karyawan, itu merupakan ide yang baik disampaikan bahwa harus ada tempat khusus untuk antar jemput sehingga tidak lagi bersliweran dimana mana," tukasnya.
Terkait hal tersebut, Pemkab Muara Enim akan mengundang rapat pihak perusahaan yang terkait terutama bidang transportasi karyawannya.
"Kita akan undang, jadi ditentukan titiknya, misal di eks terminal regional, jadi semua kesana, ini berpotensi untuk peningkatan ekonomi di kawasan tersebut, seperti ojek dan lain lain," pungkasnya. (way)