JAKARTA - Penggunaan singkatan yang dilontarkan dalam pertanyaan dalam debat cawapres kedua yang lalu jadi bahan evaluasi. Berawal dari ketidaktahuan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terhadap singkatan SGIE yang dilontarkan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming.
Muhaimin yang tidak mengetahui SGIE akhirnya kehilangan satu kesempatan menjawab di dua menit awal karena digunakan untuk menanyakan kepanjangan istilah itu. Hal itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam evaluasi debat yang digelar di Kantor KPU RI Jakarta.
Untuk debat selanjutnya, KPU minta capres maupun cawapres untuk memanjangkan istilah singkatan yang disampaikan kepada lawan. Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, kasus itu menjadi catatan pihaknya. Dari sisi aturan, dia menyebut penggunaan singkatan tidak menyalahi.
Ke depannya, agar debat lebih optimal, calon akan diminta menyampaikan pertanyaan secara gamblang.
BACA JUGA:Hilang 2 Anak Sekaligus Tertabrak Mobil Ketua KPU Lubuklinggau, Ini Harapan Purnomo dan Evi
KPU sudah meminta perwakilan paslon untuk menyampaikan hal tersebut. "Secara prinsip tentu ini bagian dari tugas dari LO untuk melakukan brifieng terhadap paslonnya masing-masing," kata dia.
August Mellaz menyebut dalam hal calon tetap menyampaikan pertanyaan dengan istilah singkatan, moderator yang akan meminta penjelasan tanpa memotong waktu calon lain yang menjawab.
"Kalau misalnya ada istilah atau singkatan itu biasanya disingkat atau tidak dipanjangkan. Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya perannya," imbuhnya. Selain polemik istilah singkatan, rapat evaluasi kemarin juga membahas soal aturan podium. Dalam debat cawapres pekan lalu, ada salah satu yang aktif bergerak ke banyak tempat, yakni Gibran.
Oleh karenanya, untuk debat ketiga dan selanjutnua ada rencana untuk mengatur ruang lingkup calon hanya disekitaran podium. Sehingga itu sejalan dengan filosofis disediakannya podium dalam debat kedua. "Podium itu kan sebenarnya prinsipnya jangkar ya," katanya.
Persiapan debat ketiga sudah dimulai sejak Rabu (27/12). Rencananya, KPU akan mengundang pihak TV penyelenggara untuk membahas lokasi dan berbagai hal teknis debat yang digelar 7 Februari mendatang. (*/)