PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ketua Tim Hukum Nasional Paslon Anies-Muhaimin (THN AMIN) Ari Yusuf Amir sowan ke ulama terkemuka asal Palembang Pendiri Pondok Pesantren Rubath Al-Muhibbien, Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab, Sabtu 16 Desember 2023 sore.
Dalam pertemuan itu, Habib Umar dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pasangan AMIN dalam Pilpres 2024 nanti.
Murid kesayangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Makkah Al Mukarramah tersebut juga menekankan pentingnya dukungan dari parlemen dalam mewujudkan agenda perubahan yang mereka usung.
Rubath Al-Muhibbien, yang didirikan pada tahun 2000 oleh Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab, memiliki filosofi yang mendalam terkait dengan cinta kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, serta segala hal yang dicintai oleh keduanya.
BACA JUGA:HM Antoni Toha Pimpin THD Amin Sumsel, Siapkan Pendampingan Hukum Anies-Muhaimin
Penamaan "Rubath Al-Muhibbien" dipilih untuk menanamkan doktrin mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.
Ia menambahkan, pasangan AMIN dan partai-partai pengusung serta pendukungnya memiliki keterkaitan yang sangat vital dalam konteks pemerintahan.
Lalu keberhasilan pasangan AMIN dalam mewujudkan agenda perubahan sangat bergantung pada dukungan yang mereka terima dari parlemen," ujar dia.
Tim THN AMIN sowan ke kediaman ulama di Palembang-Foto: Ist-
Dalam sistem parlementer, lanjut Habib Umar, dukungan dari partai-partai pengusung seperti Partai Nasdem, PKB, dan PKS menjadi landasan politik yang krusial bagi pasangan AMIN di tingkat parlemen.
BACA JUGA:Paslon AMIN Beri Perhatian Kasus KM 50 Tol Cikampek
"Dukungan ini penting untuk memperoleh mayoritas yang diperlukan dalam pengambilan keputusan legislatif," jelasnya.
Dengan mayoritas di parlemen, pasangan AMIN dapat lebih mudah mengamankan persetujuan untuk kebijakan, undang-undang, serta alokasi anggaran yang mendukung agenda perubahan yang mereka usung.
"Dukungan dari parlemen juga mempermudah proses legislasi. Pasangan AMIN memerlukan kerjasama dan kesepakatan dari anggota parlemen untuk mendorong undang-undang yang sesuai dengan visi dan program mereka," tambahnya.
Tanpa dukungan parlemen yang kuat, sambungnya, implementasi agenda perubahan akan menjadi sulit karena sulitnya mendapatkan persetujuan dan dukungan yang diperlukan dari lembaga legislatif.