PALEMBANG , SUMATERAEKSPRES ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memastikan bahwa pembangunan kota ini dalam 20 tahun mendatang mencakup semua aspek.
Proses ini melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Forum Konsultasi Publik (FKP) Ranwal RPJPD 2025-2045 yang digelar di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang pada Selasa (12/12).
Harrey Hadi Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, rencana pembangunan Palembang atau RPJPD 2025-2045 menjadi krusial setelah berakhirnya RPJPD 2025 sesuai dengan surat Mendagri
Dia menjelaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan Palembang atau RPJPD 2025-2045 menjadi krusial setelah berakhirnya RPJPD 2025 sesuai dengan surat Mendagri.
Ini bukan hanya dasar untuk RPJMD 5 tahunan, tetapi juga menjadi acuan bagi kepala daerah dalam menyusun visi misi kepemimpinan mereka.
BACA JUGA:Tajir! Bapenda Palembang Catat 3 Sektor Pajak Lampaui Realisasi Penerimaan, Apa Saja Itu?
BACA JUGA:Asik Harga Emas Turun! Berikut Update Terbaru dari Butik Antam Palembang Selasa 12 Desember 2023
"Tahapan penyusunan RPJPD melibatkan berbagai FGD bersama stakeholder, termasuk pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media," ungkapnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren menurun dalam pertumbuhan ekonomi Palembang dari 7,06 persen pada 2005 menjadi 5,25 persen pada 2022.
Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan signifikan dari 17,6 persen menjadi 8,2 persen, sementara tingkat kemiskinan menurun perlahan dari 16,6 persen menjadi 10,48 persen.
Gini Ratio turun dari 0,39 persen ke 0,35 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,58 persen ke 79,47 persen, dan PDRB meningkat dari 9.775,89 menjadi 66.047,59.
BACA JUGA:Fasilitasi Kartu Kredit untuk Pemda, BSB-Pemkot Palembang Jalin Kerja Sama
BACA JUGA:Gegara Main Layang-Layang, Seorang Bocah di Palembang Jadi Korban Pemukulan, Begini Ceritanya
"Walaupun terdapat peningkatan, capaiannya tidak begitu signifikan. Tantangan ke depan melibatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun, di mana penurunan ini tidak selalu berarti bertambahnya kemiskinan dan pengangguran," tambah Harrey Hadi.
Isu strategis meliputi aspek sosial dengan IPM 79,47 persen, aspek ekonomi terkait penyelenggaraan sektor ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal.