BANYUASIN, SUMATERAKEPSRES.ID -Dukungan terhadap Pj Bupati Banyuasin terus mengalir meski sempat terjadi sedikit goncangan.
Setelah gelombang aksi massa sebelumnya yang menuntut pemecatan Hani Syopiar Rustam sebagai Pelaksana Tugas (PJ) Bupati Banyuasin.
Kini giliran masyarakat Banyuasin yang bersatu untuk memberikan dukungan kepada PJ Bupati Banyuasin tersebut.
Mereka menyuarakan solidaritas mereka dengan melakukan aksi damai di kantor Bupati Banyuasin pada Selasa 12 Desember 2023.
BACA JUGA:Agar Boom Berlian, Banyuasin III Bebas Banjir, Pemkab Banyuasin Lakukan Hal ini
BACA JUGA:Teruntuk Warga Tegal Binangun, KPU Banyuasin DIrikan 2 TPS Disana, Nyoblos Ga Nih?
Aksi ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat biasa, tetapi juga melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, termasuk mantan Wakil Bupati Banyuasin H Slamet Somosentono SH, yang memberikan orasi di tengah kerumunan.
"Aksi damai ini dilakukan untuk mendukung kebijakan dan kinerja PJ Bupati Banyuasin," ungkap H Slamet.
PJ Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, mendapat apresiasi karena dianggap telah melakukan terobosan dan kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Banyuasin.
Beberapa langkah konkret yang diambil, seperti memperjuangkan tenaga honorer teknis menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA:Heboh, Ular Matahari ‘Ngantor” di Fraksi PDIP Kabupaten Banyuasin
BACA JUGA:Banyuasin Kini Punya 3 Klaster Pelayanan
Lalu, menyelenggarakan pasar murah, pembuatan sumur bor, pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) selama 13 bulan, dan berbagai inisiatif positif lainnya.
"Ini bukan aksi bayaran. Mereka terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), honorer, Ormas, dan masyarakat asli Banyuasin," jelas H Slamet. Aksi ini dilakukan dengan tertib dan aman, dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP.
Untuk menunjukkan dukungan mereka secara konkret, massa melakukan penggalangan dukungan dengan menandatangani spanduk berukuran besar yang terpampang di depan kantor Bupati Banyuasin.
Sebelumnya, Hani Syopiar Rustam pernah menjadi sorotan dalam beberapa aksi demo yang menuntut pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mencopotnya dari jabatan PJ Bupati.
Kritik terhadapnya mencuat karena dianggap menciptakan kegaduhan dan melibatkan adik kandung AF dalam pemerintahan. (qda)