PALEMBANG - Jelang masa kampanye Pemilu 2024, Bawaslu menggelar rapat koordinasi bersama TNI dan Polri serta Komisi Aparatur Sipil Negara di Harris Hotel Sunset road, Kuta, Bali.
‘’Dalam rakor ini semakin memperjelas bentuk pengawasan netralitas TNI dan Polri dalam pemilu yang akan dilaksanakan bersama Bawaslu,’’ ujar anggota Bawaslu Sumsel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ahmad Naafi yang hadir dalam rakor tersebut.
Dikatakan, Bawaslu tidak akan kebablasan dalam menegakkan kewenangan begitu juga dengan TNI-Polri. ‘’Bentuk pengawasan akan segera dituangkan dalam kesepakatan kerja bersama,’’ katanya.
Anggota Bawaslu RI, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Puadi memastikan Bawaslu sebagai penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar sesuai aturan. "Bawaslu akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, termasuk netralitas ASN," jelasnya.
Puadi mengatakan, dalam pengawasannya menjaga netralitas Bawaslu berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan ASN agar ada kesamaan terhadap benturan kewenangan. "Sehingga tidak terjadi benturan kewenangan ini, Bawaslu sebagai leading sector terhadap pintu masuk adanya dugaan pelanggaran tersebut baik melalui proses temuan atau laporan masyarakat sementara terkait kewenangan integritas TNI dan Polri maupun ASN akan diserahkan ke instansi masing-masing," paparnya.
Adapun terkait kebijakan TNI dalam menjaga netralitas jajarannya selama pemilu, dijelaskan Panglima TNI yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI, Laksda TNI Kresno Buntoro. Dalam penjelasannya bahwa kebijakan netralitas sudah dilaksanakan dalam beberapa mekanisme sosialisasi sesuai dengan aturan maupun instruksi Panglima TNI.
Kapolri diwakili Karo Waprof Divpropam Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto mengatakan, rakornas menjadi sebuah harmonisasi atau sinkronisasi sehingga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk pemilu mendatang.
Dr Lipl Ilham Firman selaku Asisten Komisioner KASN bidang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN mengatakan rakornas ini sangat membantu menyatukan berbagai pendapat terhadap potensi masalah dalam Pemilu 2024. ‘’Sehingga melahirkan aturan terbaru atau aturan bersama terbaru dan kaitannya dengan SKB yang lain sudah ada juga kerja sama dengan Bawaslu KASN, Kemendagri dan Kemenpan," pungkasnya. (Rel/iol/)