Setelah melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, hari ini DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023.
Hal ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama yang ditanda- tangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel pada Rapat Paripurna LXVI (66), Kamis (3/8).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel Hj. RA, Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi oleh para wakil ketua DPRD Prov. Sumsel Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dan H. Muchendi Mahzareki, SE, dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, SH, MM dan Sekretaris Daerah Ir. S.A. Supriono, para perwakilan OPD serta tamu undangan lain.
Mengawali sambutannya Ketua DPRD Prov. Sumsel menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta semua pihak yang telah ikut serta membahas Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Prov. Sumsel TA 2023, menyampaikan landasan serta latar belakang pembahasan dan poin hasil pembahasan, di antaranya:
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Prov. Sumsel TA 2023, dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Prov. Sumsel dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Prov. Sumsel dan Inspektorat Prov. Sumsel selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dari tanggal 24-25 Juli 2023.
Selanjutnya Rapat Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel dengan Mitra Kerja/OPD Prov. Sumsel untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Prov. Sumsel TA 2023 dari tanggal 31 Juli-1 Agustus 2023.
Dari hasil pembahasan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2023, antara Banggar DPRD Prov.Sumsel Bersama TAPD Prov. Sumsel dan Inspektorat Prov. Sumsel, maka Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2023 disepakati sebesar Rp11.737.462.008.715,00 mengalami peningkatan sebesar Rp859.706.947.303,00, naik sebesar 7,90 % dibandingkan pada APBD induk TA 2023 yakni sebesar Rp10.877.755.061.412,00. Dengan rincian sebagai berikut:
A. Pendapatan Daerah.
Pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.744.536.321.400,00 sedangkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berubah menjadi Rp11.414,544,966.242,00 mengalami peningkatan sebesar Rp670.008.644.842,00 naik sebesar 6,24%.
B. Belanja Daerah
Pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.511.755.061.412,00 sedangkan pada APBD Perubahan tahun 2023 berubah menjadi Rp11.371.462.008.715,00, artinya bertambah sebesar Rp859.706.947.303,00 atau naik 8,18%.
C.Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.218.740.012,00 pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 berubah menjadi Rp322.917.042.473,00 bertambah sebesar Rp189.698.302.461,00 atau naik 142,40%.
4. Pengeluaran Pembiayaan
Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp366.000.000.000,00 pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 tidak mengalami perubahan.
Setelah sambutan dari Ketua DPRD Prov.Sumsel, dilanjutkan dengan prosesi Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
Dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan Gubernur Prov. Sumsel yang senada mengapresiasi semua pihak yang telah membahas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2023, juga menjelaskan poin yang telah disepakati bersama DPRD Prov. Sumsel. Rapat paripurna pun ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh H. M. Muhibullah, S.Ag, M.Si.
DPRD Prov. Sumsel mendengarkan penjelasan Gubernur Terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2023*
Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Racangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD TA 2023 pada Rapat Paripurna LXVII (67), Kamis (3/8).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. RA, Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi oleh para wakil ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dan H. Muchendi Mahzareki, SE, dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, SH, MM dan Sekretaris Daerah; Ir. S.A. Supriono, para perwakilan OPD serta tamu undangan lain.
Sebelum mendengarkan penjelasan Gubernur, Ketua DPRD Prov. Sumsel mejelaskan rangkaian agenda pada rapat paripurna LXVII (67) yang dimulai hari ini (3/8) hingga 11 agustus 2023 yang menjadi agenda terakhir yaitu pengambilan keputusan berupa persetujuan perubahan APBD TA 2023.
Dalam penjelasan gubernur disampaikan poin penting dalam Perubahan APBD 2023 bedasarkan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:
A.Pendapatan Daerah.
Dalam Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2023 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp11.414.544.966.242,00 dibandingkan dengan pendapatan daerah sebelum perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp10.744.536.321.400,00, mengalami peningkatan sebesar Rp670.008.644.842,00 atau 6,24%
B. Belanja Daerah
Pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belanja direncanakan sebesar Rp11.371.462.008.715,00, dibandingkan dengan belanja daerah sebelum perubahan APBD 2023 sebesar Rp10.511.755.061.412,00 mengalami peningkatan sebesar Rp859.706.947.303,00 atau naik 8,18%.
B.Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan direncanakan Rp322.917.042.473,00 dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.218.740.012,00 mengalami peningkatan sebesar Rp189.698.302.461,00 atau 142,40%.
4. Pengeluaran Pembiayaan
Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan sebesar Rp366.000.000.000,00.
Setelah mendengarkan penjelasan Gubernur, rapat paripurna pun diskors untuk memberikan kesempatan fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel dalam mempersiapkan tanggapan, pandangan dan pendapatnya yang akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan tanggal 4 Agustus 2023 mendatang.
DPRD Prov. Sumsel Setujui Raperda Prov.Sumsel Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyetujui Racangan Peraturan Daerah (Raperda) Prov.Sumsel tgentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna LXVIII (68), Kamis (3/8) dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian panitia khusus (pansus) II DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Raperda Provinsi Sumatera Selatan tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. RA, Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi oleh para wakil ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dan H. Muchendi M, SE, dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, SH, MM dan Sekretaris Daerah; Ir. S.A. Supriono, para perwakilan OPD serta tamu undangan lain.
Dalam Laporan Pansus II yang diketuai oleh Hj. Tina Malinda, SE, M.Si yang laporannya dibacakan oleh juru bicara Ir. H. Kanoviyandri, menyampaikan beberapa poin penting yaitu :
Dibandingkan dengan Perda sebelumnya, perubahan penting dalam Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini terdapatnya tambahan 2 jenis pajak dari sebelumnya hanya 5 jenis pajak menjadi 7 jenis pajak. Tambahan kedua jenis pajak tersebut adalah Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini diatur dengan Perda Nomor 3 tahun 2011 sebesar 1,5% dan diberlakukannya Tarif Pajak Progresif, pada Rancangan Perda ini hanya dikenal tarif tunggal sebesar 1% dan tidak lagi mengenal adanya pajak progresif serta diterapkannya Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB bagi kabupaten/kota.
Pada Perda Nomor 3 tahun 2011 dan Perubahannya Tarif BBNKB dikenakan sebesar 12,5% untuk Penyerahan Pertama dan 1% untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya, pada Rancangan Perda ini juga tidak mengenal adanya BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga diatur adanya Opsen Pajak yang merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentasi tertentu bagi kabupaten/kota. Adanya Opsen Pajak ini bertujuan untuk mempercepat pembagian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan merupakan upaya sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya Opsen Pajak ini akan menguntungkan bagi Kabupate/kota maupun provinsi karena adanya efisiensi dalam pengelolaan penerimaan yang selama ini merupakan skema bagi hasil dari bagian pajak provinsi kepada kabupaten/kota.
Disamping adanya Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB bagi kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Selatan juga akan mendapatkan Opsen dari Pajak Minaral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut oleh kabupaten/kota yang selama ini dari hasil pemungutan Pajak MBLB tidak ada kontribusinya bagi provinsi.
Dengan adanya kebijakan dibidang perpajakan ini diharapkan peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan di Sumatera Selatan akan memberikan kontribusi Rasio Pajak terhadap APBD yang semakin tinggi dan Penerimaan Daerah juga semakin oftimal guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kafasitas fiskal serta percepatan dan pemerataan pembiayaan pembangunan bagi kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Namun demikian untuk merealisasikan itu semua harus dibarengi dengan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan sistem administrasi serta pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang tertib administrasi, efektif dan efisien, serta akuntabel. Jelas juru bicara pansus.d
Adapun kesimpulan dari laporan Pansus tersebut yaitu Pansus II berkesimpulan dapat memahami dan sependapat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan segala koreksi dan perbaikan sebagaimana pada lampiran sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari laporan Pansus II ini, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Setelah pembacaan laporan kemudian dilanjutkan permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat kepada peserta rapat paripurna dan secara aklamasi seluruh peserta rapat paripurna menyetujui menjadi perda, selanjutnya persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (Adv/Ril/087)
Kategori :