Faksi Palestina Sepakat Bentuk Komite Khusus Kelola Jalur Gaza, Ribuan Warga Terancam Kelaparan

Reporter: Berry |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 06 Dec 2024 - 16:05

Hamas dan Fatah sepakat bentuk komite khusus untuk mengelola Jalur Gaza, fokus pada pemulihan dan bantuan kemanusiaan. Namun, ribuan warga Gaza utara terancam kelaparan akibat krisis yang semakin memburuk. Foto:BBC/Suamteraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyetujui proposal Mesir untuk pembentukan komite pengelola Jalur Gaza, dengan tujuan memperkuat persatuan nasional dan mengatasi perbedaan di antara faksi Palestina.

Kesepakatan ini dicapai setelah serangkaian pertemuan yang diadakan di Kairo, Mesir, antara delegasi Hamas dan perwakilan faksi Fatah.

Dalam pembicaraan tersebut, disepakati pembentukan "Komite Dukungan Komunitas" yang akan mengelola urusan vital di Gaza, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, dan bantuan kemanusiaan.

Komite ini akan terdiri dari 10 hingga 15 tokoh independen yang memiliki kompetensi dan integritas, serta berada di bawah pengawasan Otoritas Palestina.

Keberadaan komite ini diharapkan dapat memulihkan Gaza pasca-konflik dan memastikan bantuan serta pembangunan kembali dapat berjalan lancar.

Namun, di tengah optimisme tersebut, ribuan warga Gaza utara menghadapi ancaman kelaparan yang serius.

Sumber dari Kantor Berita Shehab, Mahmoud Bassal, melaporkan bahwa selama 60 hari terakhir, warga di Beit Lahiya dan wilayah utara Gaza belum menerima makanan layak dan air bersih.

Kondisi ini diperburuk dengan ketidakmampuan organisasi Pertahanan Sipil Palestina untuk memberikan bantuan kesehatan dan darurat.

Sumber tersebut juga menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Gaza utara, dengan serangan yang menargetkan sipil, termasuk anak-anak, perempuan, serta tenaga medis.

faksi palestina sepakat bentuk komite khusus kelola jalur gaza, ribuan warga terancam kelaparan                            sumateraekspres.id – gerakan perlawanan islam palestina (hamas) menyetujui proposal mesir untuk pembentukan komite pengelola jalur gaza, dengan tujuan memperkuat persatuan nasional dan mengatasi perbedaan di antara faksi palestina.
kesepakatan ini dicapai setelah serangkaian pertemuan yang diadakan di kairo, mesir, antara delegasi hamas dan perwakilan faksi fatah.
dalam pembicaraan tersebut, disepakati pembentukan "komite dukungan komunitas" yang akan mengelola urusan vital di gaza, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, dan bantuan kemanusiaan.
baca juga:keluarga hamsi pertanyakan proses kasus pembunuhan ke polres lubuklinggau
baca juga:mengintip spesifikasi tecno pop 9, smartphone entry level 1 jutaan dengan desain mirip iphone
komite ini akan terdiri dari 10 hingga 15 tokoh independen yang memiliki kompetensi dan integritas, serta berada di bawah pengawasan otoritas palestina.
keberadaan komite ini diharapkan dapat memulihkan gaza pasca-konflik dan memastikan bantuan serta pembangunan kembali dapat berjalan lancar.
namun, di tengah optimisme tersebut, ribuan warga gaza utara menghadapi ancaman kelaparan yang serius.
sumber dari kantor berita shehab, mahmoud bassal, melaporkan bahwa selama 60 hari terakhir, warga di beit lahiya dan wilayah utara gaza belum menerima makanan layak dan air bersih.
baca juga:bank bni buka loker bagi lulusan sma smk dan s1, penutupan pendaftaran pada 7 desember
baca juga:lissa targetkan naik podium di musi run v 2024
kondisi ini diperburuk dengan ketidakmampuan organisasi pertahanan sipil palestina untuk memberikan bantuan kesehatan dan darurat.
sumber tersebut juga menuduh israel melakukan genosida terhadap penduduk gaza utara, dengan serangan yang menargetkan sipil, termasuk anak-anak, perempuan, serta tenaga medis.
baca juga:tpp oktober sudah dibayarkan, tpp november segera cair, kata kepala bpkad oki
baca juga:jembatan ampera ikon kota palembang dengan anggaran pembangunan usd 4,5 juta
meskipun adanya resolusi internasional untuk gencatan senjata, serangan israel terhadap gaza terus berlanjut, memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah yang terkepung.