Pakar Hukum Agraria FH Unsri Sebut SHM SRS Pasar 16 Ilir Tak Memiliki Batas Waktu, Ini Penjelasan Akademisnya

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Novis |

Jumat , 04 Oct 2024 - 06:47

Pakar hukum agraria FH Unsri, Dr. Firman Muntako, menjelaskan bahwa SHM SRS Pasar 16 Ilir tidak memiliki batas waktu, meski terkait dengan HGB. Foto: kemas/sumateraekspres.id--

PALEMBANG ,SUMATERAEKSPRES.ID – Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM SRS) tidak memiliki batas waktu meski ada hubungannya dengan Hak Guna Bangunan (HGB).

Penegasan ini disampaikan pakar Hukum Agraria dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri), Dr Firman Muntaqo,SH,M.Hum yang menyikapi polemik yang terjadi pada Gedung Pasar 16 Ilir, kemarin (3/10/2024).

'Betul, ada kaitannya antara HGB dan SHM SRS, tapi ada hubungan lain yang langsung antara pemilik dari SHM SRS dengan tanah yang disebut dengan hubungan Religion Magic atau Magis Religius meliputi tanah terdaftar ataupun yang tak terdaftar,' jelas Firman yang juga selaku staf pengajar FH Unsri ini kepada awak media, kemarin (3/10).

Diapun menggaribawahi jika hak kepemilikan atas suatu ruang itu terdiri dari penguasaan permukaan tanah, penguasaan di bawah tanah dan penguasaan di atas tanah.

Sedangkan untuk SRS disebutnya adalah kepemilikan ruang di atas tanah beserta bangunan yang didasarkan atas Magis Religius-nya tadi.

Artinya, jika dalam penguasaan tanah tersebut terdapat dua pihak mereka harus bermusyawarah.

'Seperti contoh revitalisasi gedung Pasar 16 Ilir ini Pemkot Palembang selaku pemegang hak kelola dan sebagai badan publik haruslah pula mempertimbangkan dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama kesejahteraan dari pemilik. Itulah yang di dalam hukum adat dikenal dengan azas optimalisasi pemanfaatan tanah,' beber mantan Wakil Dekan (Wadek) I FH Unsri ini.

Disampaikannya, disini manusia sebagai subyek hukum dan bersatu sebagai sebuah bangsa. Dan tuhan telah menganugerahkan tanah ini kepada semua bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia.

Karena dibandingkan mahluk hidup yang lain manusia mempunyai akal dan fikiran maka dibentuklah sebuah negara yang kemudian membentuk lagi sebuah pemerintahan.

'Artinya disini kedaulatan atas agraria itu sepenuhnya tetap berada pada rakyat karena karunia tuhan itu dilimpahkan kepada bangsa dalam hal ini rakyat atau masyarakat,' tegasnya.

Diapun memberikan penjelasan jika manusia sebagai subyek hukum dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara manusia membentuk suatu pemerintahan.

pakar hukum agraria fh unsri sebut shm srs  pasar 16 ilir tak memiliki batas waktu, ini penjelasan akademisnya                            palembang ,sumateraekspres.id – sertifikat hak milik satuan rumah susun (shm srs) tidak memiliki batas waktu meski ada hubungannya dengan hak guna bangunan (hgb). 
penegasan ini disampaikan pakar hukum agraria dan hukum adat fakultas hukum universitas sriwijaya (fh unsri), dr  firman muntaqo,sh,m.hum yang menyikapi polemik yang terjadi pada gedung pasar 16 ilir, kemarin (3/10/2024).
'betul, ada kaitannya antara hgb dan shm srs, tapi ada hubungan lain yang langsung antara pemilik dari shm srs dengan tanah yang disebut dengan hubungan religion magic atau magis religius meliputi tanah terdaftar ataupun yang tak terdaftar,' jelas firman yang juga selaku staf pengajar fh unsri ini kepada awak media, kemarin (3/10).
diapun menggaribawahi jika hak kepemilikan atas suatu ruang itu terdiri dari penguasaan permukaan tanah, penguasaan di bawah tanah dan penguasaan di atas tanah. 
sedangkan untuk srs disebutnya adalah kepemilikan ruang di atas tanah beserta bangunan yang didasarkan atas magis religius-nya tadi.      
baca juga:pedagang pasar 16 ilir wajib daftar ulang, ini alasannya
baca juga:ra anita beli mainan untuk cucu, pedagang pasar 16 ilir curhat mengeluhkan proses revitalisasi 
artinya, jika dalam penguasaan tanah tersebut terdapat dua pihak mereka harus bermusyawarah. 
'seperti contoh revitalisasi gedung pasar 16 ilir ini pemkot palembang selaku pemegang hak kelola dan sebagai badan publik haruslah pula mempertimbangkan dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama kesejahteraan dari pemilik. itulah yang di dalam hukum adat dikenal dengan azas optimalisasi pemanfaatan tanah,' beber mantan wakil dekan (wadek) i fh unsri ini.
disampaikannya, disini manusia sebagai subyek hukum dan bersatu sebagai sebuah bangsa. dan tuhan telah menganugerahkan tanah ini kepada semua bangsa di dunia, termasuk bangsa indonesia. 
karena dibandingkan mahluk hidup yang lain manusia mempunyai akal dan fikiran maka dibentuklah sebuah negara yang kemudian membentuk lagi sebuah pemerintahan.
'artinya disini kedaulatan atas agraria itu sepenuhnya tetap berada pada rakyat karena karunia tuhan itu dilimpahkan kepada bangsa dalam hal ini rakyat atau masyarakat,' tegasnya.
diapun memberikan penjelasan jika manusia sebagai subyek hukum dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara manusia membentuk suatu pemerintahan. 
baca juga:2-9 oktober para pedagang pasar 16 ilir palembang daftar ulang, tidak mendaftar dianggap tak mau gabung
baca juga:esp berkunjung ke pasar 16 ilir: pedagang curhat masalah revitalisasi dan kerusakan kios, ini isi curhatnya!
karena itu, pemerintah ataupun badan hukum lainnya semestinya dalam bekerja haruslah mempertimbangkan kesejahteraan masyarakatnya.
dikatakannya pula di dalam hukum adatpun terkait permasalahan sengketa seperti yang terjadi di gedung pasar 16 ilir ini bisa diselesaikan dengan cara bermuswarah. 
disitulah kemudian yang melahirkan ketentuan pada undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang satuan rumah susun (srs).
'hak kepemilikan atas satuan rumah susun adalah hak milik perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama,' ucap firman yang mengutip isi di salah satu pasal pada uu srs.
dengan begitu menurut firman semestinya dalam proyek revitalisasi semacam ini pemerintah perlu ada musyawarah yang menyeluruh antara pemilik shm srs tersebut.
baca juga:yudha-bahar tinjau pasar 16 ilir, dengarkan keluhan pedagang terkait kasus kriminalisasi
baca juga:jatanras polda sumsel selidiki kasus perusakan dan penjarahan di kios pasar 16 ilir. ini penampakannya 
sebelumnya polemik terkait rencana pemkot palembang melalui  pd pasar palembang djaja untuk merevitalisasi gedung pasar 16 ilir mendapatkan penolakan, terutama dari pemilik sekaligus pemeganh shm srs.
bahkan, dalam perjalannya sempat terjadi tindak pengerusakan dan penjarahan terhadap kios dan barang milik pedagang. yang saat ini telah dilaporkan ke polisi dan tengah dalam proses hukum di polda sumsel.