LSPI Aktif Awasi Potensi Pelanggaran dalam Pilkada Lahat, Masyarakat Diminta Lapor Jika Ada Temuan

Reporter: Agustriawan |

Editor: Novis |

Kamis , 04 Jul 2024 - 12:29

LSPI gelar rapat intensif untuk memantau dan mencegah kecurangan dalam Pilkada Lahat. Foto: triawan/sumateraekspres.id--

LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID -LSPI (Lentera Studi dan Pemuda Indonesia) mulai aktif dalam mengawasi tahapan pilkada di Lahat.

Guna mencegah terulangnya masalah yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Sejak dibukanya posko pengaduan, LSPI telah menerima laporan-laporan serius terkait potensi pelanggaran yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Koordinator Daerah LSPI Ardiansyah melalui Sekretaris Daerah Febriansyah S.Ip menjelaskan, salah satu fokus LSPI saat adalah adalah verifikasi faktual syarat dukungan calon independen dan coklit penyusunan daftar pemilih.

Beberapa laporan yang masuk menunjukkan bahwa nama-nama masyarakat, termasuk anggota LSPI dan keluarganya, telah dicatut sebagai pendukung calon tanpa persetujuan mereka.

"Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas proses demokratis dalam pilkada yang akan datang," tegasnya.

Tidak hanya itu, LSPI juga melakukan pengecekan terhadap anggota penyelenggara pemilu seperti PPK, Panwascam, PPS, dan PKD. Agar menjaga netralitas mereka.

Menyikapi dugaan pelanggaran ini, LSPI telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran yang terdeteksi, mulai dari administratif, etika, hingga dugaan pelanggaran pidana.

"Setiap kasus akan dilaporkan sesuai dengan ranah kewenangannya: pelanggaran administratif dilaporkan ke Bawaslu, pelanggaran etika ke DKPP, dan pelanggaran pidana ke pihak Polres Lahat," sampainya.

Pihak LSPI juga mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran, demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

lspi aktif awasi potensi pelanggaran dalam pilkada lahat, masyarakat diminta lapor jika ada temuan                            lahat, sumateraekspres.id -lspi (lentera studi dan pemuda indonesia) mulai aktif dalam mengawasi tahapan pilkada di lahat.
guna mencegah terulangnya masalah yang terjadi pada pemilu sebelumnya. 
sejak dibukanya posko pengaduan, lspi telah menerima laporan-laporan serius terkait potensi pelanggaran yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.
koordinator daerah lspi ardiansyah melalui sekretaris daerah febriansyah s.ip menjelaskan, salah satu fokus lspi saat adalah adalah verifikasi faktual syarat dukungan calon independen dan coklit penyusunan daftar pemilih.
beberapa laporan yang masuk menunjukkan bahwa nama-nama masyarakat, termasuk anggota lspi dan keluarganya, telah dicatut sebagai pendukung calon tanpa persetujuan mereka.
baca juga:kredit xpander tanpa ribet, mitsubishi sediakan dp ringan dan bunga 0 persen, cek skema lengkapnya
baca juga:bpi apresiasi bpdpks & ditjenbun: program pelatihan sukses tuntas di sumsel, lanjut program pendampingan
"hal ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas proses demokratis dalam pilkada yang akan datang," tegasnya.
tidak hanya itu, lspi juga melakukan pengecekan terhadap anggota penyelenggara pemilu seperti ppk, panwascam, pps, dan pkd. agar menjaga netralitas mereka.
menyikapi dugaan pelanggaran ini, lspi telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran yang terdeteksi, mulai dari administratif, etika, hingga dugaan pelanggaran pidana.
"setiap kasus akan dilaporkan sesuai dengan ranah kewenangannya: pelanggaran administratif dilaporkan ke bawaslu, pelanggaran etika ke dkpp, dan pelanggaran pidana ke pihak polres lahat," sampainya. 
baca juga:honda dan mitsubishi resmikan altna untuk sistem sewa baterai kendaraan listrik
baca juga:panduan membeli mobil toyota rush tipe g dan s: mana yang lebih tangguh?
pihak lspi juga mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran, demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ke lspi setempat jika menemui indikasi kecurangan. untuk mencegah penyebaran praktik curang yang merugikan proses demokrasi.
selain itu, masalah dalam daftar pemilih juga menjadi perhatian serius.
terdapat kejanggalan di mana pemilih yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat (tms), seperti yang telah meninggal dunia atau telah pindah domisili, masih terdaftar aktif.
keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam mendeteksi dan melaporkan ketidaksesuaian ini kepada pihak terkait, sehingga daftar pemilih dapat diperbarui secara akurat dan meminimalkan risiko manipulasi suara.
pada hari pemungutan suara, penting bagi warga untuk turut mengawasi jalannya proses pemilihan. selain peran pemantau resmi, setiap warga memiliki hak untuk memantau dan merekam setiap kegiatan di tempat pemungutan suara (tps) dengan menggunakan perangkat perekam pribadi, seperti telepon seluler.
baca juga:21.600 pekerja rentan di desa lahat terdaftar bpjs ketenagakerjaan: ini upaya antisipasi kemiskinan!
baca juga:revitalisasi kantor disdik prabumulih: transformasi dan peningkatan layanan publik!
hal ini diharapkan dapat membantu mengawasi proses penghitungan suara dan meminimalkan potensi perubahan hasil yang tidak sah di tingkat pleno kecamatan.
dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pemilu dapat berlangsung secara transparan, adil, dan bersih dari segala bentuk manipulasi atau kecurangan.
hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dengan baik dalam hasil akhirnya.