JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengalami serangan ransomware akan beroperasi normal kembali pada bulan Juli.

"Atas instruksi Bapak Presiden, bulan Juli PDNS 2 sudah operasional normal dengan sistem keamanan berlapis agar insiden serupa tidak terulang," ujar Hadi.

Saat ini, layanan yang menggunakan PDNS 2 tengah dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server PDNS 2 Surabaya akan dipindahkan sepenuhnya ke Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.

"Secara operasional PDNS berjalan dengan backup dari DRC atau hotsite di Batam yang bisa mengaktifkan interactive service. Setiap pemilik data center juga memiliki backup hingga tiga sampai empat lapis," jelas Hadi.

Menko Polhukam juga meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk mencadangkan data sebagai antisipasi terhadap serangan siber.

"Setiap tenant atau kementerian harus memiliki backup, ini mandatori. Sehingga jika ada gangguan operasional di PDNS, masih ada backup yang berfungsi," tegasnya.

Pemerintah akan mengatur penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi, mulai dari data strategis, terbatas, hingga terbuka.

"Data umum seperti statistik akan disimpan di cloud untuk mengurangi beban di PDN," tambah Hadi.

Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan menghubungkan komando kendali BSSN dan mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memantau pengelolaan PDN dan backup data.

"Presiden juga memerintahkan untuk meninjau kembali regulasi terkait operasional siber termasuk BSSN, agar komando kendali lebih mudah jika terjadi masalah," tandasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta perwakilan dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).