JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID  - Pasca diberhentikannya sebagai pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wali Kota Medan Bobby Nasution kini resmi memegang kartu tanda anggota (KTA) Gerindra. 

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya mendoakan Bobby bisa setia dengan partai barunya."Semoga bisa setia sama partai barunya," kata Aswan Jaya dilansir detikSumut, Selasa (21/5).

Aswan menilai bagus jika Bobby sudah mendapat partai. Sehingga dia tidak berebut lagi dengan Ketua DPD I Golkar Sumut Musa Rajekhsah alias Ijeck untuk tiket maju Pilgub Sumut. "Baguslah dia sudah mendapatkan partai, sehingga tidak harus berebut lagi dengan Pak Ijeck," ucapnya.

Sebelumnya, menantu Presiden Jokowi tersebut mengaku banyak menerima masukan dan pembelajaran dari tokoh-tokoh Gerindra. Hal itu disebut sebagai alasan Bobby memilih Gerindra.

"Banyak masukan, banyak pembelajaran dari tokoh-tokoh Gerindra, banyak yang menyampaikan bagaimana karakter seorang pemimpin itu sebagaimana yang diajarkan oleh Partai Gerindra itu sendiri," ujar Bobby.

BACA JUGA:Mawardi Yakin Muba Akan Maju di Tangan Putra Daerah, Sinyal Gerindra Dukung Apriyadi?

BACA JUGA:Ingin Lebih Memajukan Muba, Ini Dia Sosok Politisi Muda Partai Gerindra yang Siap Bertarung di Pilbup

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai langkah Bobby Nasution bergabung dengan Partai Gerindra belum tentu diikuti Presiden Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka meski tidak lagi dianggap PDI-P. 

Dikatakan Ujang, Gibran akan menggunakan instingnya untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang, untuk menghindari perpecahan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini lantas mengatakan, partai yang berpotensi menjadi tempat berlabuh Jokowi adalah Golkar. 

"Bisa juga ada yang di Gerindra, ada yang di Golkar, ada yang di PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Karena dalam politik itu ada istilah don’t put all your eggs in one basket, kenapa? Karena kalau satu pecah, keranjangnya pecah semua telurnya," kata Ujang, Selasa (21/5).

Ujang menyampaikan, Jokowi juga berpotensi diberi jabatan tinggi di partai, selain Ketua Umum (Ketum). Di Partai Golkar misalnya, Jokowi disebut bisa diberikan jabatan seperti Dewan Penasehat, Dewan Pakar, maupun Dewan Kehormatan. Namun, untuk posisi Ketua Umum tetap diambil oleh kader lama agar tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. 

BACA JUGA:Batal Diusung Pilwako Palembang, Maju Pilbup Muara Enim. Alasan HNU Mundur dari PAN, Gabung Gerindra

BACA JUGA:Tinggalkan PAN, Gabung Gerindra. HNU Saingan Istri Mantan Bupati dan Eks Pj Sekda Dalam Pilbup Muara Enim

"Peluang menjadi kader partai lain di luar Gerindra ya banyak peluang. Tapi, kalau untuk Golkar, jadi Ketum ya enggak bisa. Itu sama saja menghancurkan Golkar," ujarnya. Kendati begitu, Ujang menyebut, langkah Jokowi akan bergantung pada dirinya sendiri. Terlebih, dinamika politik di dalam negeri masih terus berubah secara cepat.