PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Perempuan dan anak merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, mencapai 64,57 persen dari total penduduk (Sensus Penduduk Tahun 2020).

Data BPS 2024 juga menyebut jumlah perempuan di Sumatera Selatan sebesar 49,07 persen. Jumlah itu hampir sama besar dengan laki-laki. Di satu sisi kualitas perempuan dan anak sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Antara kualitas perempuan dan anak saling terkait, karena di Indonesia peran pengasuhan anak masih dibebankan kepada ibu. 

“Untuk itu komitmen negara terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. Terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak merupakan prioritas nasional ke 3 yaitu peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Pj Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Hotel Beston, kemarin (26/7). 

Selanjutnya, kata Agus, Presiden memberikan arahan untuk menyelesaikan 5 isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020-2024, di antaranya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, dan seterusnya (lihat grafis).

BACA JUGA:Dinas PPPA Sumsel Dorong Keadilan dan Kesetaraan Gender

BACA JUGA:Kesetaraan Gender jadi Perhatian Serius di Provinsi Sumsel

“Dengan demikian bisa mengakselerasikan tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih terencana, terintegrasi, dan terarah,” tuturnya. Pemprov Sumsel sendiri telah mencanangkan 5 program prioritas daerah saat ini, yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), penanganan inflasi, stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim. 

Sementara program kerja prioritas dan kebijakan pembangunan tahun 2024 Sumsel di antaranya meningkatkan reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana. 

“Pemprov Sumsel juga telah melakukan inisiatif berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumsel dalam Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting Se-Sumsel,” sebutnya. 

Tentu saja keberhasilan program-program prioritas ini dibutuhkan kerja sama, keterlibatan aktif, serta dukungan pemda 17 kabupaten/kota se-Sumsel sesuai kewenangan dan tupoksi dinas masing-masing. Di antaranya pengentasan kemiskinan dan penanganan prevalensi stunting. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumsel, Fitriana SSos MSi menjelaskan pihaknya berkontribusi mencapai sasaran PPPA di Sumsel. "Pemerintah memberikan ruang seluas luasnya kepada kaum perempuan membentuk jati diri secara profesional dan semaksimal mungkin, dengan memberikan pelayanan yang optimal bermuara pada keadilan anak dan kesetaraan gender," ujarnya.

Tujuan dan sasaran DPPPA meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak. “5 arahan Presiden RI, meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak dan kewirausahaan serta peningkatan pendidikan anak serta penurunan kekerasan pada anak. Penurunan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak,” jelasnya. 

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Dorong Kesetaraan Gender Lewat Pelatihan Kain Jumputan

BACA JUGA:Kesetaraan Gender dalam Program Kerja