Pasca Blokade Imbas Pemilu 2024, Jalinsum Muratara Sepi Aktivitas

MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID  - Dampak pasca blokade yang dilakukan oleh sejumlah warga di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Muratara terasa dengan jelas: arus lalu lintas menjadi sepi aktivitas.

Pada Minggu (18/2) sekitar pukul 09.00 WIB, arus lalu lintas di Jalinsum didominasi oleh pengendara lokal daripada pengendara lintas Provinsi.

Terlihat bahwa semaraknya pesta Demokrasi di wilayah Kabupaten Muratara lebih terasa dibandingkan dengan 17 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumsel.

Aksi blokade jalan nasional seperti Jalinsum dan insiden tanding massa, di mana sekelompok demonstran saling berhadapan, menjadi hal yang lumrah terjadi di wilayah ini, terutama menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) tingkat Kabupaten.

BACA JUGA:Ricuh Demo Tuntut Penghitungan Ulang di Muratara, Portal Jalinsum hingga Tinju

BACA JUGA:KACAU! Lama Menghilang, Kasus Jalinsum Diportal Muncul Lagi di Muratara Usai Pemilu, Ada Apakah Gerangan?

Dedi, seorang sopir travel jurusan Singkut-Lubuklinggau, mengaku mengalami kemacetan akibat jalan yang diblokir oleh massa semalam.

"Semalam, sampai pukul 02.00 pagi kami tidak bisa melintas, jalan di Desa Maur, Kecamatan Rupit. Kami mencoba putar arah melalui jalan lintas lama, namun juga diblokir oleh warga," ungkapnya.

Pada Minggu pagi (18/2) sekitar pukul 09.00 WIB, Dedi melaporkan bahwa suasana di Jalinsum Muratara jauh lebih sepi dari biasanya.

"Dari Singkut hingga Linggau, jalanan sepi. Biasanya ramai dengan bus ALS, tetapi sekarang tidak ada yang melintas. Mungkin bus dari luar provinsi memilih rute lain dan tidak melalui Jalinsum Muratara," jelasnya.

BACA JUGA:Jalan Hancur Berlubang, Jalinsum Memprihatinkan

BACA JUGA:Tabrakan Beruntun, 1 Nyawa Melayang. Insiden di Tanjakan Jalinsum Kota Lubuklinggau. Berikut Kronologisnya

Diharapkan bahwa aksi blokade Jalinsum di Kabupaten Muratara tidak akan terulang lagi, mengingat jalan ini digunakan oleh masyarakat secara luas.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan DPR. Jangan biarkan kepentingan oknum tertentu mengganggu kepentingan masyarakat yang akhirnya menjadi korban," tambahnya.