JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Komisi X DPR RI menerima dengan hangat aspirasi dari Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI), organisasi yang telah gigih memperjuangkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada pertemuan terbaru, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap kerja keras FGHNLPGSI dan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Komisi X sejak tahun 2021.

Data terkini menunjukkan bahwa dari 400 ribu guru honorer yang telah lulus passing grade, masih terdapat 12 ribu yang belum mendapatkan status PPPK.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Rabu 17 Januari 2024,  Dede Yusuf menegaskan bahwa langkah-langkah untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK.

BACA JUGA:Kucurkan Rp 306 Miliar, Tingkatkan Mutu Guru, Sasar 215 Ribu Guru di Tanah Air

BACA JUGA:Kapan Guru PPPK Lulusan 2023 Mulai Nikmati Gaji? Simak Disini Penjelasannya

Itu adalah hasil dari kerjasama berkelanjutan antara wakil rakyat di Senayan dan para guru honorer yang terkadang harus turun ke jalan dalam unjuk rasa.

"Sampai saat ini kami masih berjuang agar guru honorer bisa menjadi PPPK," ungkap Dede Yusuf dengan penuh semangat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan FGHNLPSI.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya agar guru honorer yang belum terakomodir sebagai PPPK tidak berputus asa.

Dede Yusuf berharap bahwa rekrutmen Calon Pegawai Sipil Negara (CASN) 2024 yang membuka 2,4 juta formasi dapat memberikan peluang bagi guru honorer dan tenaga pendidik.

BACA JUGA:Terbanyak Dari Kalangan Guru, Inilah Data Jumlah Peserta yang Banyak Belum Isi DRH PPPK 2023

BACA JUGA:Ratusan Honorer Guru Ngadu ke Dewan

"Artinya, peluang untuk masuk (sudah) ada. Tinggal, meyakinkan pemerintah daerah. Jawa Timur ini bisa menjadi 'best practice' karena mampu menyerap PPPK guru menyeluruh."

"Ini akan kami sampaikan kepada Kemendikbudristek agar bisa menjadi masukan," tambah Dede Yusuf.

Dede Yusuf juga menegaskan bahwa ia akan terus mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendorong pemerintah daerah agar menyerap PPPK guru sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Ia dan anggota Komisi X DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan turun dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) demi menciptakan kebijakan yang adil bagi para guru.

BACA JUGA:Terancam Tak Jadi PPPK, Guru Honorer Prabumulih Gelar Aksi ke DPRD, Hal Ini yang Mereka Tuntut

BACA JUGA:Ternyata, Guru yang Ditembak di Musi Rawas Adalah Anak Seorang Caleg, Polisi Ungkap Fakta Ini

“Kami akan mengawal pembahasan PP UU ASN dengan 'siapa mendahulukan apa' sehingga menghasilkan aturan yang bijak."

"Sehingga, bisa lebih adil dalam rekrutmen ASN ini. Tentu, kawan-kawan (honorer) yang berjuang, kami dorong," tegas Dede Yusuf.

Pada kesempatan yang penuh kehangatan tersebut, Pengurus Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia memberikan kejutan kepada seluruh anggota Komisi X yang hadir.