Satu Suara, Pengusaha Menolak, Kebijakan Pemerintah Menaikkan Pajak Huburan

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 17 Jan 2024 - 22:01

Herlan Asfiudin-Foto: Ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan 40-75 persen menuai penolakan dari kalangan pelaku usaha. Lantaran hal itu mengancam bisnis yang berpotensi pada pemutusan hubungan kerja (PHK)

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sumsel, Herlan Asfiudin geram mendengar pemerintah menaikkan pajak hiburan. Dia secara terang-terangan menolak kebijakan itu.

“Coba ditinjau ulang. Ini bakal berdampak mematikan usaha hiburan. Banyak yang terancaman PHK. Sementara hiburan sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Kok pemerintah mau menekan orang yang akan mendapatkan hiburan,” cetus dia, kemarin (17/1).

Harusnya, kata Babe Herlan, begitu dia akrab disapa, pemerintah memfasilitasi pajak serendah-rendahnya. “Biar masyarakat bahagia, senang. Jangan masyarakat stres semua karena berbagai kebijakan pemerintah,” cetusnya.

Menurut dia, pengelola berbagai tempat hiburan malam kini merasa tertekan dengan keluarnya kebijakan itu. “Kalau tidak salah, salah satu usaha karaoke yang menggunakan nama artis sudah banyak merumahkan karyawannya karena pajak naik. Sebelumnya kita didera Covid-19, semua lini hancur dan kini belum pulih,” beber dia.

Waktu diberikan pajak sebesar 40 persen saja semuanya sudah berat. “Apalagi kini naik sampai 75 persen,”cetusnya. Pemerintah seperti tidak memikirkan perjuangan pengusaha yang membangun tempat hiburan.

“Mungkin ada yang modalnya pinjam di bank. Eh, begitu selesai, langsung dikenakan pajak 70 persen. Bagaimana mereka mau menggaji karyawan. Belum lagi harus bayar uang bank.Ujungnya, usaha tutup dan kredit macet,” imbuhnya.

Idealnya,’ ucap Babe Herlan, pajak hiburan itu di kisaran 15 – 20 persen. “Ketua kita di Jakarta sudah protes. Dan kita dari Sumsel sangat mendukung,” kata dia. Babe Herlan menambahkan, ‘sumbangan’ dunia hiburan malam untuk Sumsel dalam satu tahun mencapai Rp21 miliar.

Terpisha, Manager Selebrity, Rahmat, juga menyuarakan pendapat yang sama. “Saat ini kita baru akan bangkit dari keterpurukan pasca Covid. Saat ini di Sumsel dapat dikatakan dunia hiburan belum ramai. Kita memiliki 80 tenaga kerja. Kalau pajak nanti naik dan pengunjung sepi, akan ke mana karyawan kita,” ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah membatalkan pajak hiburan hingga 75 persen. “Idealnya seperti aturan lama saja, 17.5 persen,” kata Rahmat.

satu suara, pengusaha menolak, kebijakan pemerintah menaikkan pajak huburan                            palembang, sumateraekspres.id – kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan 40-75 persen menuai penolakan dari kalangan pelaku usaha. lantaran hal itu mengancam bisnis yang berpotensi pada pemutusan hubungan kerja (phk)
ketua  gabungan industri pariwisata indonesia (gipi) provinsi sumsel, herlan asfiudin geram mendengar pemerintah menaikkan pajak hiburan. dia secara terang-terangan menolak kebijakan itu.
 “coba ditinjau ulang. ini bakal berdampak mematikan usaha hiburan. banyak yang terancaman phk. sementara hiburan sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. kok  pemerintah mau menekan orang yang akan mendapatkan hiburan,” cetus dia, kemarin (17/1). 
harusnya, kata babe herlan, begitu dia akrab disapa, pemerintah memfasilitasi pajak serendah-rendahnya. “biar masyarakat bahagia, senang. jangan masyarakat stres semua karena berbagai kebijakan pemerintah,” cetusnya. 
baca juga:pengusaha keberatan kenaikan pajak hiburan, bisa ajukan insentif
baca juga:pajak hiburan naik drastis, apa pengaruhnya ke industri pariwisata? begini penjelasan menparekraf
menurut dia, pengelola berbagai tempat hiburan malam kini merasa tertekan dengan keluarnya kebijakan itu. “kalau tidak salah, salah satu usaha karaoke yang menggunakan nama artis sudah banyak merumahkan karyawannya karena pajak naik. sebelumnya kita didera covid-19, semua lini hancur dan kini belum pulih,” beber dia. 
waktu diberikan pajak sebesar 40 persen saja semuanya sudah berat. “apalagi kini naik sampai 75 persen,”cetusnya. pemerintah seperti tidak memikirkan perjuangan pengusaha yang membangun tempat hiburan.
“mungkin ada yang modalnya pinjam di bank. eh, begitu selesai, langsung dikenakan pajak 70 persen. bagaimana mereka mau menggaji karyawan. belum lagi harus bayar uang bank.ujungnya, usaha tutup dan kredit macet,”  imbuhnya. 
idealnya,’ ucap babe herlan, pajak hiburan itu di kisaran 15 – 20 persen. “ketua kita di  jakarta sudah protes. dan kita dari sumsel sangat mendukung,” kata dia. babe herlan menambahkan, ‘sumbangan’ dunia hiburan malam untuk sumsel dalam satu tahun mencapai rp21 miliar. 
baca juga:target pbb-bphtb paling tinggi, tahun 2024 kejar pendapatan pajak rp1,148 t 
baca juga:nunggak pajak parkir rp600 juta, disegel tim opad 
terpisha, manager selebrity, rahmat, juga menyuarakan pendapat yang sama. “saat ini kita baru akan bangkit dari keterpurukan pasca covid. saat ini di sumsel dapat dikatakan dunia hiburan belum ramai. kita memiliki 80 tenaga kerja. kalau pajak nanti naik dan pengunjung sepi, akan ke mana karyawan kita,” ungkapnya. 
ia berharap, pemerintah membatalkan pajak hiburan hingga 75 persen. “idealnya seperti aturan lama saja, 17.5 persen,” kata rahmat.
ketua bpd phri sumsel, kurmin halim sh mengatakan, dia sangat keberatan dengan kebijakan yang berpotensi mengancam industri hiburan di tanah air, termasuk di palembang. 
" pastinya kita akan menolak karena ini secara tidak langsung akan bisa mematikan bisnis hiburan di tanah air,” ujarnya. kata kurmin, pengurus phri pusat akan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi (mk).
“kenaikan pajak hiburan ini menjerat leher pelaku usaha hiburan secara nasional. bahkan kita sudah mengirimkan surat dan melaporkan hal itu ke kemenparekraf," bebernya. 
baca juga:pajak daerah lampaui target
baca juga:sosialisasikan pmk tentang pph, minta pengusaha properti jujur bayar pajak 
kebijakan yang diambil pemerintah pusat ini tanpa melibatkan para pelaku usaha hiburan. hal ini pernah terjadi di kota palembang, saat menerbitkan perda no 3 tahun 2021 yang menaikkan pajak hiburan di angka 40 persen.  
"inul vizta dan holywings yang berada di bali juga sudah berteriak serta  keberatan dengan kebijakan tersebut. bayangkan saja, kita bisa dapat untung 10-20 persen saja sudah sangat bersyukur. kalau pajak naik 40-75 persen, berapa lagi untung yang didapat,” bebernya. 
menurut kurni, bukan untung yang didapat, malah bakal nombok. “kalau dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin usaha hiburan akan tutup. dampak paling luas, akan banyak pengangguran dari para karyawan tempat hiburan yang di phk,” tukasnya.
ketua dewan kesenian sumsel, didit,juga menolak tegas kebijakan pemerintah yang memberatkan pengusaha hiburan. "kita baru lepas dan menarik napas pasca pandemi. sekaang sudah dibebani dengan kenaikan pajak hiburan yang fantastis," ucap dia.
menurutnya, jika dipaksakan, banyak usaha hiburan akan kolaps. pkh massal. karena dengan pajak yang tinggi, pelaku usaha lakukan efisensi. apalagi jika terjadi penurunan pengunjung dan pendapatan. 
baca juga:waduh mantan penyerang liverpool bangkrut dan dikejar petugas pajak
baca juga:penerimaan pajak djp cetak hattrick
namun, pandangan berbeda diungkap kepala dinas kebudayaan dan pariwisata sumsel aufa syahrizal. ia menyatakan, kenaikan pajak hiburan tidak terlalu berpengaruh pada sektor pariwisata. "karena hiburan tidak hanya satu, ada banyak," ucapnya.
menurutnya, pelaku usaha hiburan khawatir naiknya pajak hiburan bisa menurunkan tingkat pengunjung. "tapi kalau tingkat kunjungan tinggi, malah menguntungkan mereka," pungkasnya. (iol/afi/yun)