MUAR ENIM, SUMATERAEKSPRES.ID – Aksi damai dilakukan Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) di depan Kantor Bupati Muara Enim, Kamis (28/12), terkait beroperasinya RMK Energy dan juga masih banyaknya angkutan bus karyawan yang masuk ke jalan kecil pemukiman. 

Rombongan GRPK diterima Asisten I, Emran Tabrani di ruang pangripta sriwijaya Bappeda. Pimpinan GRPK Saryono Anwar, mengatakan permasalahan PT RMKE berkaitan dengan kegiatannya yang saat ini sudah beroperasi. "Lalu, apakah ada sanksi dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh PT RMKE di Kecamatan Muara Belida," ujarnya. 

Lanjutnya, selain itu, permasalahan kendaraan tambang yang kerap parkir sembarangan dan kerap menimbulkan kemacetan. "Bahkan tidak jarang yang membawa tanah sehingga jalanan menjadi kotor dan membahayakan pengguna jalan lainnya," bebernya. 

Ditambahkan Ketua DPD GRPK RI Muara Enim, Harmani, mengatakan bahwa selain permasalahan itu juga ada masalah terkait kendaraan bus angkutan karyawan tambang yang masuk ke jalan pemukiman. "Bus itu besar, masuk jalan sempit, berhenti seenaknya menaik turunkan penumpang yang meripakan karyawam tambang, itu sering membuat macet dan menghambat pengendara lain," ungkapnya. 

BACA JUGA:5 Bus Pariwisata Super Mewah di Indonesia: Fasilitas Wah ala Sultan, Ada Konsep Hotel Kapsul di Atas Roda!

BACA JUGA:Libur Nataru Transportasi KA Diserbu, Namun Tidak Demikian dengan Bus

Untuk itu, lanjutnya, harus ada solusi agar tidak menimbulkan masalah dan keresahan masyarakat Kabupaten Muara Enim. "Seperti dibuat halte, jadi naik turunnya di halte itu saja. Permasalahan ini kami sampaikan ke Pemda agar ada tindaklanjutnya, kalau tidak ada maka kami aksi lagi," tegasnya. 

Asisten I, Emran Tabrani mengatakan bahwa terkait masalah PT RMKE itu sebenarnya sudah masuk dalam tata ruang. "Tapi coba kami koordinasikan lagi kalau memang ada permasalahan di dalamnya, kalau ada harus dievaluasi," ungkapnya. 

Mengenai kendaraan truk batu bara yang melintas jalan umum memang sejauh ini sedang diusahakan pembangunan jalan khusus batu bara agar tidak melintas lagi di jalan umum. "Mengenai bus angkutan karyawan, itu merupakan ide yang baik disampaikan bahwa harus ada tempat khusus untuk antar jemput sehingga tidak lagi bersliweran dimana mana," tukasnya. 

Terkait hal tersebut, Pemkab Muara Enim akan mengundang rapat pihak perusahaan yang terkait terutama bidang transportasi karyawannya. "Kita akan undang, jadi ditentukan titiknya, misal di eks terminal regional, jadi semua kesana, ini berpotensi untuk peningkatan ekonomi di kawasan tersebut, seperti ojek dan lain lain," pungkasnya. (Way)