Peserta Adukan Ketidakadilan, Pengumuman Seleksi PPPK Muratara Dibatalkan DPRD

Reporter: Zulkarnain |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 28 Dec 2023 - 16:26

Peserta Adukan Ketidakadilan, Pengumuman Seleksi PPPK Muratara Dibatalkan DPRD. Foto: Zulkarnain/sumateraekspres.id--

MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Sejumlah peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Muratara memenuhi kantor DPRD Muratara pada Kamis (28/12) sekitar pukul 13.44 WIB.

Mereka memadati ruang mediasi Komisi I DPRD Kabupaten Muratara untuk mengadakan audiensi.

Antusiasme peserta seleksi PPPK yang dinyatakan tidak lulus di Kabupaten Muratara sudah terlihat sejak pukul 08.00 WIB.

Mereka telah berkumpul di depan halaman kantor DPRD Muratara untuk menunggu jadwal mediasi dengan DPRD yang dijadwalkan sekitar pukul 14.00 WIB.

Peserta membawa sepanduk dan tulisan karton yang berisi keluhan dan aspirasi mereka, yang kemudian disampaikan saat memasuki gedung DPRD Muratara.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Muratara, Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara, anggota Komisi I DPRD Muratara, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta beberapa anggota Komisi I DPRD Muratara.

Ketua DPRD Muratara, Efriyansah, menyatakan bahwa DPRD Muratara menerima pengaduan dari peserta seleksi PPPK di Kabupaten Muratara.

Mereka mengeluhkan ketidakadilan dalam hasil seleksi dan masalah terkait. DPRD Muratara sengaja mengundang pihak terkait, termasuk komisi DPRD, untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam mencari solusi terbaik.

"Saat ini sudah masuk tahap pemilu, dan kita harus tanggap terhadap setiap persoalan dengan cara yang arif dan bijaksana," ujar Efriyansah.

Ketua Komisi I, Hermansyah Syamsiar, menjelaskan bahwa pertemuan hari ini merupakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat adanya ketidakpuasan peserta seleksi terhadap hasil penilaian.

peserta adukan ketidakadilan, pengumuman seleksi pppk muratara dibatalkan dprd                            muratara, sumateraekspres.id  - sejumlah peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2023 di kabupaten muratara memenuhi kantor dprd muratara pada kamis (28/12) sekitar pukul 13.44 wib.
mereka memadati ruang mediasi komisi i dprd kabupaten muratara untuk mengadakan audiensi.
antusiasme peserta seleksi pppk yang dinyatakan tidak lulus di kabupaten muratara sudah terlihat sejak pukul 08.00 wib.
mereka telah berkumpul di depan halaman kantor dprd muratara untuk menunggu jadwal mediasi dengan dprd yang dijadwalkan sekitar pukul 14.00 wib.
baca juga:perjalanan inspiratif yulian isrowadi: dari gaji rp10 ribu per bulan, menunggu 27 tahun untuk jadi pppk 
baca juga:info pengumuman seleksi pppk: kemenag daerah ini ungkap pernyataan berikut, benarkah 28 desember?
peserta membawa sepanduk dan tulisan karton yang berisi keluhan dan aspirasi mereka, yang kemudian disampaikan saat memasuki gedung dprd muratara.
pertemuan ini dihadiri oleh ketua dprd muratara, sekretaris daerah (sekda) muratara, anggota komisi i dprd muratara, kepala dinas pendidikan, kepala badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia (bkpsdm), serta beberapa anggota komisi i dprd muratara.
ketua dprd muratara, efriyansah, menyatakan bahwa dprd muratara menerima pengaduan dari peserta seleksi pppk di kabupaten muratara.
mereka mengeluhkan ketidakadilan dalam hasil seleksi dan masalah terkait. dprd muratara sengaja mengundang pihak terkait, termasuk komisi dprd, untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam mencari solusi terbaik.
baca juga:sujud syukur! 185 honorer prabumulih resmi jadi pppk, siap-siap terima gaji hingga tunjangan ya
baca juga:ketua pgri muratara soroti hasil seleksi honorer pppk: desak peninjauan ulang!
"saat ini sudah masuk tahap pemilu, dan kita harus tanggap terhadap setiap persoalan dengan cara yang arif dan bijaksana," ujar efriyansah.
ketua komisi i, hermansyah syamsiar, menjelaskan bahwa pertemuan hari ini merupakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat adanya ketidakpuasan peserta seleksi terhadap hasil penilaian.
beberapa peserta mengeluhkan adanya ketidakadilan, terutama terkait nilai serdik yang menjadi kontroversi.
sekda muratara, elvandary, menyatakan bahwa pihaknya sedang berusaha mencari solusi terbaik. dia menekankan bahwa pemda dibuat ambigu oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud), terutama terkait opsi pengambilan nilai serdik sebanyak 30 persen.
"saat pengumuman pada 22 desember, jika diumumkan masalah, dan jika tidak diumumkan juga jadi masalah," ungkapnya.
namun, anggota dprd muratara, ahmad yudi nugraha, langsung mempertanyakan dasar penilaian serdik. dia menyoroti adanya 10 kategori penilaian serdik dengan persentase yang bervariasi, menciptakan polemik di kalangan peserta.
dalam mediasi tersebut, dinas pendidikan dan bkpsdm muratara gagal memberikan penjelasan yang memuaskan terkait juklak dan juknis penilaian.
ketua dprd muratara, efriyansah, kemudian mengambil alih jalannya mediasi, menyatakan bahwa tidak akan ada keputusan hingga sore hari ini.
"kita status quokan jangan diproses dulu, nanti jadi blunder. kita benahi dulu konsultasi ke pusat. jangan diteruskan, nanti jika kita berdebat di sini kito agek ado yang belago," ungkapnya.
hasil rapat mediasi menunjukkan bahwa dprd muratara menyetujui penghapusan penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (sktt) dan meminta panitia seleksi (pansel) menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) mengumumkan penilaian berdasarkan hasil seleksi computer assisted test (cat).
keputusan ini diambil karena penilaian yang dilakukan dianggap cacat secara prosedural dan tanpa mekanisme yang jelas.
kesepakatan ini mendapat persetujuan dari pemerintah daerah muratara, yang dihadiri oleh sekda, dinas pendidikan dan bkpsdm, seluruh komisi dprd muratara, serta peserta seleksi pppk yang mengikuti mediasi di dprd muratara. (zul)
seleksi pppk muratara 2023, mediasi dprd muratara, ketidakadilan hasil seleksi pppk, penilaian serdik kontroversial, solusi terbaik peserta seleksi pppk, pansel menpan rb, polemik penilaian sktt,