PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - KLHK menargetkan sebanyak 20 ribu Proklim (Program Kampung Iklim) terbentuk hingga tahun 2024. Fungsional Muda Penyuluh Kehutanan Balai Perubahan Iklim KLHK, Dwi Setyo Atmojo, mengatakan, pemerintah menargetkan ada 20 ribu Proklim, namun saat ini baru 7 ribu Proklim. 

"Ada 13 ribu Proklim yang belum terbentuk dan ini terus kami kejar hingga akhir 2024," katanya di acara rapat evaluasi Proklim Sumsel di DLHP Sumsel, kemarin. 

Di Sumsel, kata dia, tercatat baru ada 394 Proklim. Angka ini cukup tinggi bahkan Sumsel menjadi lumbung daerah penyumbang Proklim di Sumatera. Ini artinya, pemda dan pihak terkait punya komitmen besar terhadap Proklim. 

"Kami tidak ada target terhadap Proklim di Sumsel. Kami prinsipnya mendorong dan mendukung kabupaten/kota agar Proklim semakin banyak," tegasnya. 

Diakui Dwi, tantangan terhadap pengadaan Proklim banyak tenaga pencatat ke sistem sudah pindah tugas sehingga banyak belum terdaftar datanya. "Maka kami mendorong dan melakukan pelatihan terhadap para pencatat ini,” cetusnya.  

Ia menambahkan strategi pencapaian target Proklim 2024, yakni penguatan kapasitas dimana pelaksanaan pembina dan penguatan Proklim berpartisipasi aktif sesuai peran masing masing pihak. Lalu registrasi ke SRN PPI berupa pencatatan dan pengukuran pelaksanaan aksi pengendalian perubahan iklim skema join adaptasi dan mitigasi.

Kemudian membangun kerja sama dan kemitraan, melakukan identifikadi potensi  pemetaan kegiatan dan sunber daya di tingkat tapak yang dapat berkontribusi terhadap upaya adaptasi dan mitigasi PPI. Dikatakan, Proklim merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan komitmen Indonesia mengendalikan perubahan iklim seperti yang telah disampaikan dalam Dokumen Updated NDC (UNDC). 

“Melalui dokumen tersebut Pemerintah telah menetapkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk menurunkan risiko perubahan iklim pada semua sektor pembangunan di 2030," lanjutnya. 

Dalam dokumen ini lndonesia menetapkan tiga target ketahanan, yakni ketahanan ekonomi, sosial, dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Selain dokumen NDC, Indonesia termasuk negara yang telah menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), yang merupakan pedoman dalam strategi implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 2050.

"Merealisasikan itu butuh dukungan semua pihak," cetusnya.

Meliputi pemerintah pusat, pemprov/kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi (PT), organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan dan para pemangku kepentingan yang ada dan seluruh masyarakat.

Kasi Perubahan Iklim DLHK Sumsel, Radian Fahmi menambahkan Pemprov terus mendorong daerah memperbanyak Kampung Iklim. Namun merealisasikan itu ada hal-hal yang menjadi kendala. "Maka kami (pemprov) mengajak duduk bersama untuk mendiskusikannya," bebernya. 

Berbagai kegiatan dari Proklim ini meliputi kegiatan pengendalian, penanganan dalam mengantisipasi berbagai fenomena alam seperti kekeringan, banjir, erosi, dan tanah longsor. Kemudian peningkatan ketahanan pangan atau pemanfaatan lahan tanah, dan lain sebagainya. (yun/fad)