Tak Batalkan Putusan MK, Prabowo-Gibran Aman, MKMK Berhentikan Ketua MK Anwar Usman

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 07 Nov 2023 - 21:39

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

“Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru, sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Ketua MKMK, Prof Jimly Ashiddiqie, tadi malam.

Dalam putusan tersebut, Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri, dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam pekara perselisihan hasil pemilu.

Baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, maupun pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Sebab, dikhawatirkan jika dia ikut mengadili, berpotensi timbulnya benturan kepentingan.

Selain itu, kata Jimly, Anwar Usman juga tidak berhak mencalonkan diri, atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi, sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir.

Tamat sudah karier ipar Presiden Joko Widodo itu. Namun, sejumlah pihak menilai putusan MKMK itu berwajah dua. Dalam satu sisi putusan itu fungsional alias bisa dijalankan, namun juga dianggap berkompromi.

Jimly mengakui sanksi pemberhentian dari ketua sebagai titik moderat. Dia beralasan, jika diberhentikan, maka Anwar Usman wajib diberi hak pembelaan melalui MKMK Banding sesuai ketentuan.

Padahal, kelembagaan MKMK Banding juga belum dibentuk. Imbasnya, bisa menciptakan ketidakpastian hukum. "Membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti," ujarnya, tadi malam. Sementara, pemilu pudah di depan mata. Yang proses tahapannya membutuhkan kepastian hukum.

Jika tidak, bisa menghancurkan kredibilitas pemilu. Jimly berharap, putusan MKMK bisa menjadi jalan keluar. "Mudah-mudahan dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Yang melegakan, pemberhentian terhadap Ketua MK tidak berimplikasi terhadap putusan yang diambil sebelumnya terhadap gugatan usia capres dan cawapres yang salah satunya meloloskannya usia di bawah 40 tahun bisa jadi capres atau cawapres dengan syarat pernah dan sedang menjadi kepala daerah.

tak batalkan putusan mk, prabowo-gibran aman, mkmk berhentikan ketua mk anwar usman                             jakarta, sumateraekspres.id - putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk) memberhentikan anwar usman sebagai ketua mk. anwar dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 
“memerintahkan wakil ketua mahkamah konstitusi dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru, sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas ketua mkmk, prof jimly ashiddiqie, tadi malam.
dalam putusan tersebut, anwar usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri, dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam pekara perselisihan hasil pemilu.
baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd, maupun pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. sebab, dikhawatirkan jika dia ikut mengadili, berpotensi timbulnya benturan kepentingan.
baca juga:diharapkan memperlancar kemenangan prabowo-gibran, hinca pandjaitan ditunjuk sebagai komandan hukum tkn
baca juga:mkmk putuskan pemberhentian anwar usman, imbas putusan batas usia capres-cawapres
selain itu, kata jimly, anwar usman juga tidak berhak mencalonkan diri, atau dicalonkan sebagai pimpinan mahkamah konstitusi, sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir.
tamat sudah karier ipar presiden joko widodo itu. namun, sejumlah pihak menilai putusan mkmk itu berwajah dua. dalam satu sisi putusan itu fungsional alias bisa dijalankan, namun juga dianggap berkompromi. 
jimly mengakui sanksi pemberhentian dari ketua sebagai titik moderat. dia beralasan, jika diberhentikan, maka anwar usman wajib diberi hak pembelaan melalui mkmk banding sesuai ketentuan.
padahal, kelembagaan mkmk banding juga belum dibentuk. imbasnya, bisa menciptakan ketidakpastian hukum. "membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti," ujarnya, tadi malam. sementara, pemilu pudah di depan mata. yang proses tahapannya membutuhkan kepastian hukum. 
baca juga:profil jimly asshiddiqie, pria kelahiran palembang yang putuskan pemberhentian adik ipar jokowi dari ketua mk
baca juga:update loker buat lulusan sma smk, lion air group buka peluang jadi pramugari dan pramugara, gaskeun!
jika tidak, bisa menghancurkan kredibilitas pemilu. jimly berharap, putusan mkmk bisa menjadi jalan keluar. "mudah-mudahan dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya," pungkasnya.
yang melegakan, pemberhentian terhadap ketua mk tidak berimplikasi terhadap putusan yang diambil sebelumnya terhadap gugatan usia capres dan cawapres yang salah satunya meloloskannya usia di bawah 40 tahun bisa jadi capres atau cawapres dengan syarat pernah dan sedang menjadi kepala daerah.
dengan begitu, nasib pasangan bakal capres-cawapres prabowo subianto-gibran rakabuming raka aman. jimly menyampaikan, mkmk tak bisa anulir putusan mk. "di antara laporan itu ada permintaan untuk mengubah pencapresan sampai begitu. padahal kita ini hanya kode etik, hanya menegakkan kode etik hakim, bukan mengubah keputusan mk," tegasnya.
secara keseluruhan, mkmk memeriksa 11 isu pelanggaran etik hakim mk terkait putusan batas usia capres-cawapres yang akhirnya membuka jalan bagi putra presiden joko widodo, gibran rakabuming raka, menjadi calon wakil presiden di pilpres 2024 di umur 36 tahun.
ke-11 isu itu mencakup soal ketua mk, anwar usman, yang tak mengundurkan diri saat memutus perkara 90/puu-xxi/2023 tersebut. isu ini menjadi persoalan karena anwar merupakan ipar jokowi, yang berarti juga paman dari gibran. dengan demikian, anwar sebenarnya memiliki konflik kepentingan.
masalah lainnya mencakup kebohongan anwar dan dugaan pembiaran delapan hakim konstitusi lain ketika sang ketua mk turut memutus perkara walau terdapat potensi konflik kepentingan.
dari 21 laporan, mkmk menjadikan empat putusan yang dibaca, selasa (07/11). ketua mkmk jimly asshiddiqie mengatakan, pihaknya menjadikan 4 putusan untuk efisiensi. menjelang pembacaan putusan mkmk, ratusan orang menggelar aksi di kawasan patung kuda arjuna wiwaha, yang berlokasi di dekat gedung mk. 
namun, keputusan mkmk ini tidak menyentuh “perkara 90” yang menuai polemik. perkara yang diputuskan oleh anwar usman ini mengenai syarat capres-cawapres di bawah usia 40 tahun selama bakal calon berpengalaman sebagai kepala daerah.
 “majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan mahkamah konstitusi, keputusan mahkamah konstitusi no.90/puu/xxi/2023,” tambah jimly. selain itu, penggunaan undang-undang kekuasaan kehakiman tidak relevan digunakan dalam putusan ini. 
diketahui, putusan ini terkait laporan dari denny indrayana, perekat nusantara, tpdi, tapp, perhimpunan pemuda madani, pbhi, tim advokasi peduli hukum indonesia, lbh barisan relawan jalan perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam constitutional administrative law society (cals), advokat pengawal konstitusi, lbh yusuf, zico leonardo djagardo simanjuntak, kipp, tumpak nainggolan, bem unusia, alamsyah hanafiah, serta padi.
mkmk mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan mk yang bersifat final dan mengikat. mkmk berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi, ataupun meninjau kembali putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres.
sebelumnya, putusan mk no 90 itu membuat warga negara indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada. melenggangkan gibran maju mendampingi prabowo.
pakar hukum tata negara universitas padjajaran (unpad) prof susi dwi harijanti menuturkan, putusan mkmk memberhentikan anwar usman sebagai ketua mk, namun masih menjadi hakim mk itu memang pilihan terbaik. 
sebab, dalam peraturan mahkamah konstitusi (pmk) yang ada semacam kekosongan hukum. "kalau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi seharusnya ada mkmk banding. tapi, ini tidak ada, sehingga tidak bisa melakukan pembelaan diri," paparnya. 
namun begitu, putusan tersebut terlihat sangat berkompromi. sebab, sesuai pmk sanksi itu hanya ada terguran lisan, tertulis dan ptdh. "tidak ada itu pemberhentian sebagai ketua mk, hanya ada ptdh sebagai hakim konstitusi," jelasnya. (*/net/)