Ungkap Beda Tol Lampung- Indraprabu

*Tol Indraprabu Bakal Diresmikan Presiden 13 September

*Hasil Tinjauan Komisi V DPR RI, Minta Perbanyak Exit Tol

Judul belakang : Ishak Mekki Soroti Rambu Tol, ESP Minta Tambah Dana Embung Unsri

OGAN ILIR , SUMATERAEKSPRES.ID- Peresmian Tol Indralaya - Prabumulih (Indraprabu) oleh Presiden Joko Widodo dijadwalkan pada 13 September 2023.

Rencana tersebut disampaikan Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Triono Junoasmono.

Informasi itu terungkap saat kunjungan Komisi V DPR RI ke Indralaya, Jumat (8/9). Triono mengatakan,  untuk kepastiannya masih menunggu keputusan final kabar dari Protokol Kepresidenan.

"Kita sudah ajukan ruas-ruas tol yang siap diresmikan. Salah satunya ruas Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 km," ujarnya. 

Beroperasinya jalan Tol Indraprabu mempersingkat waktu tempuh Palembang-Prabumulih. Dari normal sekitar 2 jam jika melalui jalan lintas, hanya 45 menit saja lewat tol.

Saat ini, meski sudah beroperasi, tapi pengguna jalan Tol Indraprabu belum dikenakan tarif.

Masih tahap sosialisasi sejak dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru pada 30 Agustus lalu. Saat ini sekitar 6.500 kendaraan melintas per harinya.

Untuk tarif Tol Indraprabu ini diperkirakan akan segera ditetapkan Kementerian PU. Setelah tarif keluar, maka kendaraan yang melintas akan mulai berbayar.

Estimasinya sekitar Rp1.338 per km.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw dan para wakil rakyat lain menyoroti pembangunan tol Palindra dan Indraprabu.

Mereka juga meninjau pembangunan embung dan rusunawa di Kampus Universitas Sriwijaya (Unsri).

Roberth menyampaikan, Kementerian PUPR perlu meningkatkan pengawasan konstruksi tol agar memenuhi standar kualitas jalan.

Juga kualitas pelayanan, sarana prasarana, keamanan dan pendukungnya. Termasuk penyesuaian tarif tol agar tidak membebani masyarakat.

"Untuk kualitas jalan tol Palindra-Indraprabu pas kita tinjau tadi (kemarin) memang beda ya dengan di Lampung. Sudah lebih enak di arah Lampung,” bebernya.

Komisi V juga minta agar exit tol diperbanyak. Agar masyarakat dari daerah lain bisa melewati tol. Juga supaya pengguna tol tidak terlalu jauh berputar.

“Tujuannya agar kehadiran jalan tol tidak sampai mematikan ekonomi daerah.

Seperti Tol Indraprabu, sudah lama ada usulan Pemkab OI minta dibuatkan exit tol di Kecamatan Payaraman. Namun belum ada realisasi,” cetusnya.

Untuk itu, Komisi V kemarin sudah minta kembali kepada Kementerian PUPR supaya memperbanyak exit tol. Seperti di ruas Indraprabu.

“Rekan-rekan dan Pak Menteri PUPR sudah menyatakan iya. Cuma sekarang mereka lagi fokus backbone atau jalan utama tol Trans Sumatera,"jelas Roberth.

Anggota Komisi V DPR RI asal Sumsel, H Ishak Mekki mengimbau pihak Kementerian PUPR untuk melengkapi rambu-rambu lalu lintas yang ada di Tol Indraprabu.

"Petunjuk-petunjuk di jalan tol harus diperjelas. Jangan sampai, peristiwa kecelakaan seperti beberapa hari lalu terulang kembali," ujarnya.

Menanggapi permintaan dari para anggota Komisi V DPR RI ini, Kementerian PUPR berencana akan memasang rambu-rambu peredam kejut untuk membuat pengguna tidak mengantuk. Juga memenuhi kelengkapan fasilitas di Tol Indraprabu.

Sementara, dalam kunjungan ke Kampus Unsri, Komisi V DPR RI disambut Rektor Prof Dr Ir H Anis Sagaff MSCE IPU ASEAN Eng. 

Anis menyampaikan beberapa rencana pembangunan di areal Kampus Indralaya. Untuk mendukung kemajuan infrastruktur dan SDM mahasiswa.

"Beberapa fokus pembangunan kami di Unsri di antaranya ada Taman Firdaus dan embung sebagai sumber baku air bersih. Juga pembangunan  gedung pusat pelatihan dan rusunawa mahasiswa," jelasnya.

Unsri di tahun ini telah melakukan perbaikan rusunawa mahasiswa yang dibangun pada 2018 lalu. Kemudian, 2021 lalu, juga telah dibangun lagi  rusunawa mahasiswa.

Tahun ini akan dibangun beberapa gedung fasilitas lain di kampus Palembang.

Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sumsel 1, H Eddy Santana Putra menilai terlalu lama jika penyelesaian embung di Unsri menunggu 2025.

"Kami minta Kementerian PUPR segera carikan anggaran, yang semula diusulkan Rp20 miliar agar bisa ditambah. Supaya embung selesai lebih cepat," tandasnya.

Berbagai temuan dalam peninjauan lapangan ke ruas jalan tol dan kampus Unsri itu akan dibawa jajaran Komisi V dalam rapat pembahasan dengan para mitra di tingkat pusat. Sehingga semua tertampung dalam arah pembangunan ke depan. (dik/)