Terapkan Insentif Fiskal Tarik Investasi

JAKARTA - Pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan bersinergi mewujudkan pembiayaan perumahan hijau. Tujuannya mengakselerasi transisi energi yang terjangkau dan merata. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan konsep perumahan berkelanjutan amatlah penting. Namun, dia mengakui bahwa perlu ada desain khusus untuk mengakselerasi hal itu. ’’Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all.

Kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah,’’ ujarnya saat membuka acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (22/8).

Kemenkeu telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau. Menkeu berharap, seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Dia juga meminta kepada para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.

’’Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,’’ ucap Menkeu.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo menambahkan pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Ananta menuturkan, pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar-standar efisiensi energi.

’’Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang, karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu,’’ jelasnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada tahun 2030 dan terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon di tahun 2050. Untuk itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable financing), diantaranya melalui pengembangan blended finance IGAHP yang rencananya akan ditugaskan kepada SMF. (jp/fad)