Dengan masuknya laporan ini ke BPKP, Lidayanto, berharap dapat dilakukan pemeriksaan keuangan, audit terhadap penggunaan dana hibah dan CSR.

“Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap apakah ada penyimpangan dalam penggunaan dana dan apakah alokasi anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Klarifikasi dari pihak KONI menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan olahraga nasional,” jelasnya. 

Terpisah, Sekretaris KONI Sumsel, Tubagus Sulaiman saat dikonfirmasi melalui Wakil Sekretaris Umum, Umar Juli Abbas di ruang kerjanya (13/3), menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima surat tembusan apapun terkait laporan yang dilakukan oleh Forcab ke Kejati dan BPKP.

“ Sampai saat ini kami selaku pengurus KONI Sumsel belum menerima surat apapun dari BPKP untuk permasalahan pengaduan yang viral kemarin ” tutur dia.

BACA JUGA:KONI Sumsel Bergolak

BACA JUGA:Agus Hasan Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua KONI OKI, Pj Sekda OKI Dukung Peningkatan Olahraga

Ia menambahkan akan menunggu surat tembusan dari pihak yang melaporkan sebagai pegangan untuk pernyataan ke media dan menunggu kebenaran hal yang dilakukan pelapor. 

“Sampai saat ini yang melaporkan belum memberikan surat tembusan kepada kami sebagai pegangan untuk media atau konfirmasi bahwa mereka sudah melaporkan, jadi misal laporan itu naik dan kemudian ada audit dari BPKP kita tunggu, saat ini kami belum bisa memastikan indikasi korupsi tersebut memang benar ada atau hanya dimanfaatkan segelintir orang untuk unsur politis saja," pungkasnya. (mg1/rip/iol/kur)